SOLOPOS.COM - Wisata Gua Pindul Gunungkidul. (JIBI/Harian Jogja/Ujang Hasanudin)
Selain itu persaingan harga yang tidak sehat terjadi antara sekretariat pengelola satu dengan yang lainnya.
Harianjogja.com, KARANGMOJO-Dalam audiensi yang digelar di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Gunungidul antara Kelompok Sadar Wisata Objek wisata Gua Pindul (Pokdarwis) dengan pihak Dinas beberapa waktu yang lalu menelurkan sejumlah kesepakatan, di antaranya ialah kesepakatan untuk tidak menggunakan jasa joki dalam menarik wisatawan.
Menurut mereka, keberadaan para joki membuat kenyamanan para wisatawan yang datang berkunjung menjadi terganggu. Selain itu persaingan harga yang tidak sehat terjadi antara sekretariat pengelola satu dengan yang lainnya. Demi kebaikan bersama, akhirnya pada Rabu (6/4) lalu perwakilan pengelola pun sepakat untuk tak mengadakan kerjasama dengan joki.
Subagyo, Ketua Pokdarwis Dewa Bejo mengatakan benar bahwa pihaknya pun sepakat untuk tidak menerima pelayanan joki. Namun, Pokdarwis tak memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan mengenai keberadaan joki selanjutnya.
Menurutnya hal tersebut Dinas atau Pemkab lah yeng memiliki kewenangan seutuhnya.
“Kami tak tahu banyak tentang joki, selama ini pun belum pernah ada koordinasi sama sekali dengan mereka. Saat ini kami hanya fokus pada penegakkan perda saja,” ungkapnya kepada Harian Jogja, Minggu (10/4).
Menanggapi rencana pemkab yang akan mewadahi joki setelah adanya kesepakatan pokdarwis untuk menolak joki, Subagyo mengatakan tak mempermasalahkan hal tersebut. Apabila nantinya Joki akan melakukan sikap protes terkait pembersihan joki dari jalanan, maka tak benar jika protes ditujukan pada podkarwis.
“Kalau mereka mau demo harusnya ya ke Dinas atau Sat PolPP biar enak komunikasinya, tanyakan mereka mau dikemanakan setelah kesepakatan itu,” kata dia.
Hal yang senada diungkapkan oleh Sutarno, Wakil Ketua Pokdarwis Karya Wisata. Ia mengaku selama ini tidak pernah melakukan kerjasama dengan para Joki. Sehingga ketika audiensi disepakati untuk tidak menerima pelayanan joki
pihaknya jelas tidak keberatan sama sekali. Mengingat selama ini keberadaan joki yang cukup mengganggu kenyamanan wisata dan pokdarwis dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.
“Selama ini Karya Wisata hanya mengikuti peraturan pemerintah saja bahwa tidak boleh untuk melakukan kerjasama dengan layanan pengantar atau joki. Kami hanya mengharap perda dapat berjalan saja,” kata Sutarno.