SOLOPOS.COM - Limbah deterjen kerap memicu persoalan lingkungan jika tak ditangani dengan baik
Limbah deterjen kerap memicu persoalan lingkungan jika tak ditangani dengan baik
BANTUL—Minimnya anggaran pemerintah dianggap menyebabkan pengelolaan limbah di Kabupaten Bantul tidak optimal.
Untuk pengelolaan limbah selama 2012, Badan Lingkungan Hidup (BLH) hanya mendapat alokasi dana sebesar Rp15 juta bersumber dari APBD. Padahal, untuk pengelolaan limbah dilakukan tiga kali dalam setahun di lima sungai yang melintas dan di 15 titik pengecekan.
“Untuk satu kali pengecekan di satu titik, butuh dana sekitar Rp500.000,” ujar Kepala BLH, Susanto, Sabtu (5/5).
Susanto mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala pengelolaan limbah selama ini. Bahkan, untuk pengecekan laboratorium, hanya memaksimalkan kemampuan laboratorium yang dimiliki BLH yang praktis tanpa mengeluarkan biaya.
Ia menjelaskan, persoalan limbah tidak hanya fokus pada pabrik atau industri besar. Tapi juga pada limbah rumah tangga dan industri kecil yang memiliki modal terbatas.
Industri kecil seperti laundry, cuci motor atau mobil dan bengkel yang semakin tumbuh ini diakuinya terbatas modal untuk membuat saluran pengelolaan limbah sendiri.
“Membuat saluran pengelolaan limbah biayanya bisa lebih besar dari modal usahanya. Jadi sulit juga ajak mereka untuk peduli lingkungan,” jelasnya.(ali)