SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja mendapat nilai paling rendah dibanding 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam penilaian kinerja pembangunan daerah Kota Jogja 2015.
Harianjogja.com, JOGJA-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja mendapat nilai paling rendah dibanding 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam penilaian kinerja pembangunan daerah Kota Jogja 2015. Salah satu kegagalanya adalah BKD gagal pengadaan seragam batik yang sudah dianggarkan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Edy Muhammad mengatakan SKPD yang nilainya terendah karena memang salah satu faktornya gagal lelang, seperti di BKD yang sudah merencanakan pengadaan pakaian batik, namun hingga habis tahun anggaran tidak terlaksana. BKD juga menganggarkan rencana perekrutan CPNS dan sudah mengajukan surat permohonan ke pemerintah pusat, namun tidak bisa dilakukan karena terkendala aturan pemerintah pusat.
Namun demikian, Edy mengaku SKPD yang nilainya terendah itu tidak hanya dinilai karena banyak anggaran yang tidak terbelanjakan, “BKD perencanaan anggarannya kecil, tidak bisa dibandingkan dengan Kimpraswil [Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah] yang anggarannya besar,” katnya usai usai paparan evaluasi kinerja pembangunan pada SKPD di Balai Kota, Kamis (4/2).
Sementara itu sejumlah SKPD terbaik di antaranya adalah Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Tegalrejo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Kecamatan Gondomanan. SKPD terbaik ini pun diberi hadiah berupa dispenser dan penghargaan.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menklaim realisasi pembangunan 2015 relatif bagus, karena pembangunan fisik mencapai 96% dan realisasi keuangannya 86%, terjadi penghematan yang cukup besar, “Saya mengapresiasi SKPD yang sudah melakukan tugas dengan baik,” kata dia
Namun, Haryadi mengakui masih banyak kekurangan yang terjadi disejumlah dinas, seperti soal pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, jalan yang rusak. Dia beranggapan kekurangan itu masih bisa teratasi. Ia menambahkan gagal lelang yang menjadi faktor pembangunan dinilai minus juga dikarenakan barangnya tidak tersedia atau ada perubahan perencanaan.