SOLOPOS.COM - Hermawan, salah satu korban PHK tenaga pengamanan Satpol PP Jogja menunjukan bukti pemberhentian kontraknya yang disampaikan lewat pesan Whatsapp, Kamis (25/5/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko

Solopos.com, JOGJA — Puluhan tenaga pengamanan Satpol PP Jogja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal mereka ada yang sudah bekerja selama belasan tahun di Satpol PP.

Salah satu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga pengamanan Satpol PP Jogja, Hermawan, bercerita dirinya sudah bekerja sebagai tenaga pengamanan di Satpol PP Jogja sejak 2013 atau sudah 10 tahun. Untuk tenaga pengamanan yang di-PHK ini ada 23 orang.

Promosi Pembunuhan Satu Keluarga, Kisah Dante dan Indikasi Psikopat

“Ada yang sudah 12 tahun. Kalau saya sudah bekerja 10 tahun. Ada juga yang baru setahun. Nasib kami sama, diberhentikan tanpa keterangan jelas tanpa hak-hak yang diberikan,” kata dia, Kamis (25/5/2023).

Hermawan menuturkan setidaknya ada 150-an tenaga pengamanan Satpol PP Jogja yang berstatus pekerja kontrak.

“Kami juga bingung kenapa kami ini saja yang diberhentikan, pemberhentiannya juga tidak ada alasan jelas,” terang dia.

Setelah diputus kerja, kata dia, sebanyak 23 pekerja itu kini menganggur. Pada Maret, mereka dijanjikan akan dipekerjakan lagi setelah dua bulan PHK. Namun, nyatanya sampai sekarang sudah akhir Mei, janji tersebut tidak kunjung direalisasikan.

“Kami masih menganggur,” ujar dia.

Hermawan merasa ganjil dalam proses pengumuman PHK tersebut. Undangan untuk pengumuman PHK ini hanya berupa pesan WhatsApp.

“Pesannya 1 Maret pertemuan untuk memberhentikannya 2 Maret. Anehnya lagi pertemuan untuk PHK itu juga tidak dilakukan di kantor perusahan outsourcing yang memberikan kontrak kerja melainkan di rumah salah satu pegawai perusahaan,” jelas dia.

Dia menyebut dari berbagai keganjilan tersebut muncul dugaan adanya gratifikasi penerimaan tenaga pengamanan di Satpol PP.

“Kecurigaan kami menguat setelah tahu ternyata posisi kami sudah digantikan orang lain, padahal dijanjikan akan dipekerjakan lagi. Akhirnya kami laporkan ini,” kata dia.

Para korban PHK ini sudah melaporkan masalah dini ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja pada Kamis pagi.

“Tadi sudah diterima ada berkas yang perlu kami siapkan, paling lambat besok pagi akan kami lengkapi,” katanya.

Para korban PHK, jelas Hermawan, berharap agar dapat bekerja lagi. Apalagi mereka ini sudah lama mengabdi di instansi tersebut. Sesuai kontrak kerja yang sudah ditandatangani, mereka ini bekerja sampai Desember 2023.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Jogja, Octo Noor Arafat menjelaskan tenaga pengamanan Satpol PP Jogja memang direkrut lewat perusahaan pihak ketiga (outsourcing).

“Memang aturan dari Pusat adalah outsourcing, termasuk tenaga kebersihan, ada tiga perusahan yang bekerja sama menyediakan tenaga pengamanan lewat outsourcing di kami,” jelasnya.

Sementara soal tudingan adanya dugaan gratifikasi, dia meminta pihak yang terlibat menunjukkan bukti-bukti yang ada. Dia menegaskan akan menaati proses penyidikan Inspektorat Kota Jogja atas masalah tersebut.

“Karena sudah ditangani Inspektorat, kami akan menunggu hasilnya, hasil investigasi perkara ini akan kami taati, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang ada,” katanya, Jumat (19/5/2023) sore.

Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Di-PHK Satpol PP, Korban: Kami Diajak Ketemuan di Rumah Pegawai, Bukan di Kantor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya