SOLOPOS.COM - Ilustrasi.dok
JOGJA-Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengaku setiap harinya menerima 3.500 hingga 4.000 laporan terkait keberatan dan protes terhadap penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
“Aduan ini adalah yang masuk melalui SMS ke nomor aduan kami 1708 setelah pencairan BLSM 22 Juni lalu,” ujar Direktur UKP4, Mardianto Jatna saat workshop penguatan komunikasi lembaga negara dengan media di Hotel Santika, Jogja, Minggu (7/7/2013).
Ia mengungkapkan, aduan terkait penyaluran kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu mendominasi aduan tentang layanan publik ke lembaga tersebut.
“Aduan yang masuk ke UKP4 terkait layanan publik setiap harinya mencapai 7.000 hingga 8.000 aduan. Artinya saat ini BLSM mendominasi,” paparnya.
Adapun dari aduan soal BLSM ini, paling banyak adalah masalah salah sasaran.
“Banyaknya adalah pembagian kartu penjaminan sosial (KPS) yang tidak tepat sasaran sampai yang soal adanya pemotongan,” tambahnya.
Aduan tersebut kata dia, sudah disampaikan dalam rapat bersama tim penyaluran kompensasi BBM yang diketuai langsung Wakil Presiden Boediono.
Selanjutnya, laporan itu dilanjutkan untuk ditindaklanjuti ke masing-masing lembaga terkait untuk dilakukan penanganan.
Di DIY sendiri kata dia, aduan yang masuk ke UKP4 terkait penyaluran BLSM baru 24 aduan.