SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (Dwi Prasetya/JIBI/SOLOPOS)
Penyerahan aset juga memerlukan persetujuan dari DPRD setempat
Harianjogja.com, JOGJA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota Jogja untuk menunda penyerahan aset senilai Rp266 miliar ke Pemda DIY, karena sampai kemarin dewan belum menyetujui penyerahan aset tersebut.
(Baca Juga : ASET PEMERINTAH : DPRD Minta Pemkot Hati-hati dalam Penyerahan Aset kepada DIY)
“Pansus masih membahas draf yang diajukan Pemkot. Kita dalam memberikan persetujuan mengedepankan aspek kehati-hatian,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, Ali Fahmi melalui siaran tertulisnya yang diterima Senin (26/9/2016).
Fahmi mengatakan dari informasi yang diterimanya bahwa penyerahan aset Pemerintah Kota Jogja ke Pemda DIY secara simbolis akan digelar secara serentak pada hari ini, Selasa (27/9/2016) bersama kabupaten lainnya.
Ia mengakui penyerahan aset berupa 11 skolah menengah atas (SMA) dan tujuh sekolah menengah kejuruan (SMK), serta Panti Karya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut berlaku dua tahun kemudian atau jatuh pada 2 Oktober mendatang.
“Kalau dipaksakan sementara dewan belum memberi persetujuan maka akan cacat hukum,” kata dia.
Fahmi menyatakan Pansus tengah berupaya menyelesaikan Raperda Pelimpahan Aset sampai 29 September mendatang. Sebelumnya Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko mengatakan Pemerintah Kota Jogja perlu menyiapkan solusi karena persetujuan dewan kemungkin besar akan molor.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jogja, Zenni Lingga mengatakan masih berupaya menyelesaikan pembahasan pelimpahan aset ke Pemda DIY bersama Pansus, “Termasuk solusi yang akan ditempuh apabila sampai 2 Oktober pencermatan aset belum selesai,” ujar Zenni.