SOLOPOS.COM - Perangkat desa di Kantor Pemerintahan Desa Bendungan, Wates belum lihai mengoperasikan komputer jinjing saat akan memasukkan input data kartu keluarga seorang warga, Senin (30/6/2014). (JIBI/Harian Jogja/Holy Kartika N.S)
Perangkat desa di Gunungkidul diminta untuk melek teknologi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Perangkat Desa di Gunungkidul diminta untuk melek teknologi. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ini dibutuhkan untuk mendukung program Sistem Informasi Desa (SID) yang saat ini dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten.
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM bagi perangkat desa merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sangat penting karena sebagai bentuk tantangan terhadap perkembangan zaman yang saat ini berbasis pada informasi dan teknologi.
Dia menjelaskan, salah satu tuntutan yang harus dipenuhi adalah kemampuan dalam mengakses dan mengelola teknologi. Menurut Immawan, kemampuan tersebut sangat dibutuhkan demi kemajuan desa yang lebih baik lagi.
“Idealnya semua harus bisa, tapi paling tidak ada salah seorang di desa yang benar-benar ahli dan menguasai IT,” katanya kepada wartawan, Rabu (30/11/2016).
Menurut dia, peningkatan kapasitas ini bukan hal yang sulit, karena prosesnya sangat bergantung dari niatan dari perangkat di setiap desa. Hal ini terbukti, di mana sudah banyak desa yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan desa.
Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya desa yang menggunakan aplikasi SID yang dikembangkan oleh pemkab. “Hingga sekarang tinggal enam desa yang belum memiliki aplikasi ini. Namun demikian, peningkatan kapasitas itu tetap harus dilakukan,” ungkapnya.
Immawan memaparkan, banyak manfaat yang diterima jika perangkat dapat melek terhadap teknologi. Di satu sisi, keahlian itu dapat menunjang program dari pemkab, di sisi yang lain desa dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui laman yang telah disediakan.
“Dalam SID sudah mencakup segala aspek di masyarakat. Jadi nantinya, seluruh informasi tentang desa, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, demografi kewilayahan hingga transparansi kegiatan yang dilangsungkan sehingga proses pelayanan lebih bisa dipersingkat melalui media tersebut,” katanya.