SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, JOGJA—Menurut GBPH Prabukusumo peraturan daerah istimewa (perdais) pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur mesti mendasar pada kodrat Sultan dan Paku Alam sebagai manusia biasa. Karenanya keturunan Sultan yang perempuan, bahkan masyarakat umum memiliki kesempatan untuk mengisi jabatan gubernur.
“Namun sebatas menjadi wali gubernur, bukan Sultan,” kata adik HB X, usai menggunakan hak pilihnya di TPS 9 Panembahan, Jogja, Rabu (9/7/2014).
Ia menjelaskan, wali gubernur itu diupayakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur ketika belum ada putra mahkota yang memenuhi persyaratan, baik dari batas minimal usia 30 tahun dan kecakapan. Atau malah belum adanya putra mahkota yang diangkat.
Kekosongan jabatan gubernur juga bisa terjadi ketika Sultan atau Adipati yang menjabat mengundurkan diri karena jenuh, merasa tidak produktif lagi karena sudah tua. Sehingga tidak memungkinkan menjabat seumur hidup.
Sebenarnya, dalam kondisi seperti itu, kewajiban Sultan memasrahkan pada putra dalem. Putra dalem itu bisa kakak- adiknya, atau juga bisa paman keturunan HB X sebelumnya (romo- romo). Seperti di zaman HB V, karena putra mahkota belum cukup umur, pemerintahan saat itu dijalankan oleh Pangeran Dipenegoro (putra HB III), Mangkubumi dan dibantu oleh pepatih dalem.
“Kenapa harus putra dalem? Karena harus laki- laki, tapi kalau itu ada,” katanya.
Belajar dari pengalaman Kerajaan Siak di Riau, ia melanjutkan, keturunan Sultan di sana habis karena Sultan sebelum- sebelumnya berulangkali hanya memiliki satu istri dan satu anak laki- laki. Dan Sultan terakhir yang bertahta ternyata tidak memiliki keturunan.“Sultan itu sama manusia biasa, takdir. Bisa punya anak, punya anak laki semua, laki- perempuan atau perempuan semua,” ujarnya.