PERBANKAN JOGJA : Transformasi Bank BPD untuk Pembangunan Daerah

Perbankan Jogja yakni BPD DIY terus meningkatkan pelayanan.

Harianjogja.com, SLEMAN — Bank BPD DIY menggelar sosialisasi program transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada seluruh pemangku kepentingan di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, Kamis (15/9/2016). Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman, komitmen, serta dukungan dari segenap pemangku kepentingan terhadap peran BPD, khususnya Bank BPD DIY dalam pembangunan daerah.

Promosi Primata, Permata Indonesia yang Terancam Hilang

Direktur Utama Bank BPD DIY Bambang Setiawan mengatakan, sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari transformasi yang merupakan program bersama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo.

“Tujuan program ini untuk menjadikan BPD sebagai bank yang memiliki daya saing tinggi, kuat, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah yang berkelanjutan,” ujar dia di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Sleman, Kamis (15/9/2016).

Sosialisasi perlu dilakukan agar implementasi program transformasi bisa berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Ia mengatakan, di Bank BPD DIY sendiri, inisiatif program transformasi ini susah dicanangkan sejak 2014. Beberapa perubahan dalam konteks transformasi baik yang langsung menyentuh sisi bisnis maupun faktor pendukungnya seperti penyempurnaan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, gubernur dan ketua DPRD se-Indonesia telah melakukan tanda tangan program nasional transformasi BPD Se-indonesia sebagai komitmen agar BPD menjalankan strategi framework yakni meliputi tiga sasaran utama peningkatan kemampuan bisnis dan kelembagaan, penguatan ketahanan kelembagaan, dan peningkatan kontribusi pada pembangunan daerah.

“Langkah ini harus selaras dengan RPJMD dan RPJMN. BPD harus bisa jadi driving force untuk pembangunan daerah. Misi dan funngsi ini akan membawa tuntunan harus terwujudnya BPD DIY mampu menjadi Region Champion Bank,” ungkap dia.

Konsekuensinya, BPD DIY harus berkembang secara akseleratif agar predikat tersebut bisa tercapai. Komitmen itu membawa implikasi BPD DIY harus menggunakan strategi pencapaian yang tepat sasaran tetapi lebih dulu butuh monitoring dan evaluasi dari corporate plan 2010-2015 untuk mengetahui plan mana yang tercapai atau belum.

Ada tiga hal utama yang harus direview yakni wholesale transaction, retail transaction, dan retail landing. Untuk wholesale transaction, untuk bisa melayani debitur besar dan rencana ke bank devisa harus didorong sehingga BPD DIY bisa melayani ekspor-impor, foreign exchange, dan lain sebagainya.

“Untuk retail transaction perlu perluasan jangkauan penambahan ATM, call center, dan lainnya. Layanan wholewsale dan retail payment saling terkait. Kemudian, retail landing terkait KPR, kartu kredit, dan KUR,” kata dia.

“Program ini mensyaratkan BPD DIY menjadi bank dominan dalam kinerja dan unggul dalam pengusaan psar. Saya berharap banyak, akan ada peningkatan kinerja di BPD DIY. Kepakkanlah sayapmu dengan tak henti menggali potensi daerah yang istimewa ini,” kata dia.

DIY Dapat Government Index Nomor 1

Kepala Kantor OJK DIY Fauzi Nugroho mengungkapkan, transformasi merupakan proses estafet. DIY mendapatkan goverment index nomor satu dan hal ini menjadi modal yang tidak dimiliki daerah lain.

“Dengan modal Buku Dua, BPD DIY bisa masuk pogram yang enggak bisa dilakukan Buku Satu. Pada kali ini tekankan aspek penguatan bisnis, proses internal governance, dan kemampuan BPD benahi dirinya,” ujar dia.

Ia mengatakan, dengan adanya status Buku Dua tersebut, diharapkan program internet mobile dan laku pandai bisa segera direalisasikan. BPD DIY diharapkan bisa merespons dengan baik karena perbankan memiliki peranan yang sangat strategis.
“Semoga tujuan dari transformasi ini bisa tercapai dan BPD DIY menjadi bank berdaya saing tinggi dan mendorong pemerataan ekonomi,” kata dia.

Sekjen Kemendagri Yuswandi A  Temenggung mengatakan, hal yang harus diperhatikan adalah regulasi karena peraturan itu penting untuk menentukan arah dan dampak. Namun, perhatian tidak hanya pada tingkat kebijakan di tingkat DIY tetapi, manajemen juga harus melihat kecenderungan di tingkat nasional.

“Harapan kita transformasi ini adalah nyata dan terukur dengan inikator yg sangat trnspran. Harus dijaga dengan baik dan sampai pada Regional Champion, tapi harus kompetitif,” kata dia.

Sosialisasi ini diisi dengan diskusi panel dari beberapa narasumber yakni Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Redonnyzar Moenek, Koordinator Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Timur OJK Ahmad Fauzi, Direktur Eksekutif Asbanda Wimran Ismaun, dan Pakar Ekonomi UGM Moedrajat Kuncoro.