PERKOTAAN: Ruang Publik Jogja Kritis

Suasana warung makan lesehan di Alun-Alun Kidul Jogja (JIBI/Harian Jogja/dok)

JOGJA—Keberadaan ruang publik di Kota Jogja dianggap kritis. Pemerintah Kota diminta segera melakukan tindakan sebelum muncul persoalan lebih besar, termasuk ancaman sosial yang bisa sangat serius.

Promosi Berteman dengan Merapi yang Tak Pernah Berhenti Bergemuruh

Akibat minimnya ruang publik telah memunculkan sejumlah ekses. Beberapa tempat yang bukan tempat publik justru digunakan masyarakat. Bahkan sebagian digunakan untuk tempat mesum.

Data yang dimiliki Komisi C DPRD Jogja menyebutkan dari 616 RW yang ada di Jogja hanya sekitar 20% yang memilik ruang publik. Sisanya, tidak punya sama sekali.

“Idealnya setiap RW memiliki ruang publik. Tetapi di Jogja baru 20% RW yang punya ruang sosial semacam itu,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Zuhrif Hudaya menjelaskan, secara ideal setiap RW memiliki lahan terbuka yang berfungsi sebagai sarana publik.

Menurutnya, kebutuhan minimal lahan terbuka sekitar 300 – 600 meter persegi. Lahan tersebut difungsikan sebagai ajang interaksi nonformal penduduknya. Misalnya untuk sarana bermain anak-anak maupun kegiatan kemasyarakatan lain. Selain kesediaan lahan terbuka, menurutnya setiap wilayah juga seharusnya memiliki ruang publik berupa bangunan. Bangunan tersebut dapat digunakan sebagai sejumlah kegiatan kemasyarakatan.

“Kondisi ruang publik di Kota Jogja masih jauh dari kata ideal, karena ada yang berdiri di atas trotoar atau di atas jembatan, itu karena apa, karena pemerintah belum memiliki kebijaka pemenuhan fasilitas untuk publik yang menyasar pada masyarakat level perkampungan,” katanya ditemui Rabu (2/5).

Pakar tata ruang dan transportasi Universitas Islam Indonesia (UII) Bachnas menilai masalah ini harus benar-benar dicarikan jalan keluar. Jika tidak, dikhawatirkan persoalan mengenai sosiologi masyarakat bisa semakin kompleks.

“Taman-taman seharusnya juga berpihak bukan pada aspek estetika saja, melainkan juga pada kenyamanan pengguna jalan. Bagaimana caranya, caranya adalah dimulai dari komitmen pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki anggaran sekaligus memiliki power dalam pembentukan regulasi,” katanya.

Terkait dengan penataan taman di Kota Jogja, menurut Zuhrif anggaran yang dikeluarkan cukup besar yakni hampir hampir mencapai Rp4 miliar lebih setiap tahunnya. Jumlah tersebut termasuk pembuatan taman baru dan peningkatan perawatan tanaman tanam.

Jalan Malioboro Jogja saat digelar car free day beberapa waktu lalu (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

Mesum
Kekhawatiran akan terjadi ekses sosial dari minimnya ruang publik bisa dilihat dengan keresahan warga sekitar Plengkung Gading. Tempat itu belakangan ramai menjadi tempat nongkrong. Warga resah sebab,selain nongkrong,pemuda-pemudi kerap tepergok berpacaran di luar batas kewajaran.

Muhamad,26, mantan Ketua RW 01,Kelurahan Panembahan, Kraton,yang rumahnya berada di Jalan Langenarjan Kidul, atau depan persis benteng tersebut pernah kaget ketika suatu hari keluar rumah dan menengadahkan pandangan matanya sedikit ke atas, melihat pemuda pemudi berpasangan duduk di atas benteng seakan tidak punya memedulikan dengan keberadaannya.

“Mereka sudah tak punya malu lagi. Berdekapan bahkan yang ciuman juga ada,”ujar Muhamad,yang baru saja turun dari posisinya sebagai Ketua RW tahun ini, saat ditemui Harian Jogja, Rabu (2/5).

Menurutnya, banyaknya mereka yang berpacaran di atas benteng tersebut mulai marak pada tahun lalu. Baginya tak masalah cagar budaya itu banyak dikunjungi,namun jika sampai ada tindakan asusila di tempat tersebut,dirinya tak sepaham. ”Ada anak SD dan SMP yang baru coba-coba merokok sering ke tempat itu,”katanya.

Camat Kraton Yuniarto mengaku pernah dalam suatu kesempatan ikut melakukan penertiban,tapi mereka yang diciduk kemudian berkilah hanya menongkrong saja tidak berbuat mesum sedikitpun.

Dia berharap, instansi terkait dapat segera menambah spot light di benteng pada bagian ujung benteng tersebut. Yang ada sekarang ini masih kurang terang. “Jika hanya mengandalkan penertiban sulit karena jumlah tenaga kecamatan dan kelurahan terbatas,” katanya.

Pemerintah Kota Jogja mengakui kesulitan membuka taman kota yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial karena keterbatasan lahan. Hingga 2011, Bapeda Kota Jogja telah membuka lima public space di sepanjang Sungai Winongo. Tapi belum seluruhnya dapat berjalan optimal karena butuh kesiapan warga setempat. Tahun ini,rencananya tiga titik kawasan akan kembali difasilitasi.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Laporan Bapeda Kota Jogja, Hari Wahyudi mengatakan dari Daro lima public space yang dibuka, baru satu yang boleh dikatakan maju, yakni di titik Kelurahan Wirobrajan dan Notoprajan.

Sedangkan titik yang akan dibuka yakni Kricak dan Bener, Ngampilan dan Pakuncen,serta Gedongkiwo.”Kami mendesign agar masyarakat dapat memanfaatkan sungai untuk kegiatan berinteraksi, seperti dapat kita lihat di Italia. Orang wisata dengan naik kapal dan itu sudah menguntungkan,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Rabu (2/5).

Selain itu untuk menambahkan ruang publik,Hari mengatakan Pemkot Jogja telah membeli lahan aset milik kelurahan,tapi peruntukannya lebih untuk kepentingan warga sekitar dan sampai saat ini belum seluruh lahan di 45 kelurahan dibeli.”Sudah ada 10.000 hektare lebih, namun baru di 38 kelurahan,”ujarnya.

Terpisah,Kepala Bidang Keindahan Kota Jogja Agus Tri Haryanto didampingi stafnya Teguh Setyawan mengatakan luasan ruang terbuka hijau di Jogja total sebenarnya sudah melebihi 30%. Tapi yang dikelola pemerintah baru sekitar 18% saja, sisanya adalah milik perorangan.

“Sebetulnya BLH [Badan Lingkungan Hidup] mengincar Kridosono [untuk jadi ruang publik],t api itu bangunan itu milik provinsi. Sebetulnya kalau deal, di Kridosono bisa dijadikan taman kota,”tandas dia.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Rahman Hakim juga mengakui ruang publik di Jogja tidak seimbang dengan jumlah masyarakat dan wisatawan yang ada. Munculnya ruang publik dadakan adalah imbas dari minimnya ketersediaan ruangan yang diberikan pemerintah.

Keberanian walikota dibutuhkan karena karena anggaran untuk ruang publik ini tidak sedikit. “Harus ada kebijakan yang berani dari walikota untuk membuka ruang-ruang publik yang cukup bagi warga Jogja,” katanya di kantor DPRD DIY, Rabu (2/5).