SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Tingginya permintaan buku membuat Pemkab Bantul kewalahan
Harianjogja.com, BANTUL--Tingginya permintaan buku membuat Pemkab Bantul kewalahan. Setiap bulannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul menerima banyak permohonan buku yang berasal dari perpusatakaan maupun taman baca tersebut.
Diakui sendiri oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul Agus Sulistiyana, dalam sebulan, setidaknya ada lima pemohon yang meminta bantuan buku kepada Pemkab Bantul. Masing-masing pemohon meminta 200-300 eksemplar.
Sayangnya, sejauh ini pihaknya memang belum sanggup memenuhi semua permintaan tersebut. Dari total ratusan buku yang diminta, pihaknya hanya bisa memenuhi permintaan dari 1-2 pemohon saja.
“Kalau dihitung, dalam setahun, tercatat hanya 20 pemohon saja yang bisa kami bantu,” kata Agus saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/6/2017).
Keterbatasan ini diakuinya lantaran regulasi. Ia menjelaskan, sebagian besar buku-buku yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul merupakan buku hasil pengadaan melalui belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul. Dengan begitu, status buku-buku itu merupakan aset daerah yang tak bisa dihibahkan kepada pihak manapun, termasuk masyarakat sendiri.
Sejauh ini, buku-buku yang diberikannya kepada para pemohon tersebut merupakan buku hasil pemberian dari pihak-pihak ketika. “Perusahaan-perusahaan dan instansi ada yang memberi bantuan buku ke kami. Buku itulah yang lalu kami salurkan,” imbuh mantan Camat Pandak tersebut.
Secara keseluruhan, berdasarkan data, hingga akhir 2016 yang lalu, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul memiliki koleksi buku sebanyak 102.298 eksemplar yang terdiri dari 36.947 buah judul buku.
Guna menambah koleksinya, tahun ini pihaknya menganggarkan pengadaan buku koleksi Perpusatakaan Daerah Bantul yang mencapai Rp395 juta. Harapannya anggaran tersebut mampu untuk menambah koleksi buku setidaknya hingga 700-an judul.