SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Pertanian Bantul diharapkan dapat terus terjaga, terutama di daerah lahan hijau berkelanjutan.
Harianjogja.com, BANTUL — Lahan hijau berkelanjutan seluas 13.000 hektare di Bantul hingga kini belum jelas keberadaannya. Sedangkan alih fungsi lahan pertanian hingga kini terus terjadi.
Pemerintah DIY sejatinya telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sejak 2011 lalu, artinya sudah berjalan selama lima tahun. Regulasi itu antara lain menetapkan kuota lahan pertanian seluas 13.000 di Kabupaten Bantul yang wajib dipertahankan alias tidak boleh dialihfungsikan. Tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan.
Namun pada praktiknya, hingga saat ini di mana saja titik-titik lahan seluas 13.000 hektare itu belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. “Sampai sekarang belum ditetapkan lahannya di mana saja, baru Perda DIY saja yang ada,” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Pulung Haryadi, Rabu (21/9/2016).
Penetapan lahan berkelanjutan itu menurutnya terganjal sejumlah hal. Masalah utama terkait sulitnya membuat perjanjian antara pemerintah dengan pemilik lahan, bahwa tanah yang akan ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan.
“Sebelum menentukan mana saja lahannya tentu harus ada perjanjian dulu antara pemerintah dengan pemilik lahan. Ini yang sulit dilakukan,” lanjutnya lagi.
Selain itu kata dia, sebagai kompensasi kepada masyarakat yang bersedia tidak mengalihfungsikan lahannya, pemerintah harus memberikan layanan khusus. Apa layanan tersebut sampai sekarang belum dirumuskan. Kendati demikian kata dia, pemerintah telah mendapat gambaran bahwa titik-titik lahan berkelanjutan seluas 13.000 hektare tersebut berada di zona pertanian.