Pertanian Gunungkidul kini bisa dikonsultasikan secara online
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunungkidul memeroleh penghargaan Abdi Bakti Tani dari Kementerian Pertanian. Penghargaan itu diberikan tidak lepas adanya pelayanan konsultasi pertanian melalui laman web yang dimiliki.
Promosi Alarm Bahaya Partai Hijau di Pemilu 2024
Para petani sekarang tidak lagi harus bertemu dengan penyuluh lapangan untuk konsultasi di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Mereka bisa memanfaatkan laman bppkp@gunungkidulkab.go.id, para petani bisa berkonsultasi langsung dengan pemkab.
Kepala BP2KP Gunungkidul I Ketut Santosa mengatakan program klinik konsultasi agribisnis berhasil menarik perhatian dewan juri. Program ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan program yang dikembangkan daerah lain.
“Ini dianggap sebagai terobosan baru di bidang pertanian. Sebelum ada laman ini, sosialisasi dilakukan dengan bertata muka langsung, tapi sekarang bisa dilakukan via online,” kata Ketut saat ditemui wartawan di Ruang Bupati Gunungkidul, Selasa (1/12/2015).
Dia berpendapat, program ini mendapatkan respon baik dari masyarakat. Sejak diluncurkan pada 2014 lalu, website itu banyak dimanfaatkan oleh petani atau pelaku usaha untuk saling bertukar informasi atau menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
“Akan terus kami kembangkan. Salah satunya pelayanan akan ditambah dengan versi Bahasa Jawa, karena saat ini baru Bahasa Indonesia yang digunakan,” ujarnya.
Sementara itu, Pejabat Bupati Gunungkidul Budi Antono mengapresiasi atas penghargaan yang diterima BP2KP. Harapannya penghargaan dari menteri ini bisa memacu kinerja yang lebih baik lagi, terutama untuk memajukan sektor pertanian.
“Saya ingin sosialisasi itu terus dilakukan, dan jangan berhenti karena sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah,” kata Budi.
Dia menjelaskan, sosialisasi yang massif dibutuhkan karena saat ini masih dibutuhkan berbagai pembenahan. Dia mencontohkan, dari sisi kualitas, produksi yang dihasilkan tidak kalah dengan daerah lain. Namun saat bicara pasar, potensinya masih kalah. Kondisi itu terjadi erat kaitannya dengan cara pengemasan produk.
Budi tidak menampik selama ini bentuk pengemasan produk yang dilakukan pelaku usaha belum begitu menarik. Akibatnya produk lokal yang dihasilkan kurang bisa bersaing saat di pasarkan ke luar daerah.
“Harus kita pecahkan bersama. Ini bukan hanya tugas BP2KP, tapi seluruh SKPD harus ikut berperan aktif. Sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan salah satunya untuk menghadapi pasar bebas antar anggota ASEAN,” tuturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
