SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi STNK (JIBI/Kabar24)
Pertumbuhan ekonomi Jogja dipengaruho kenaikan biaya perpanjangan STNK
Harianjogja.com, JOGJA — Kota Jogja mengalami inflasi 1,24% pada Januari 2017. Salah satu andil besarnya adalah kenaikan biaya perpanjangan STNK.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, biaya perpanjangan STNK naik 104,43% jika dibandingkan Desember 2016. Kepala BPS DIY JB Priyono mengatakan inflasi karena biaya perpanjangan STNK tidak hanya dialami DIY tetapi menyeluruh secara nasional. “Setelah kami tanyakan lebih lanjut, kenaikan biaya terjadi di biro jasa yang menguruskan [STNK] dan juga kepolisian. Tapi [kenaikan biaya] di kepolisian sangat signifikan dibandingkan tarif biro jasa,” kata Priyono, dalam rilis berita resmi statistik di Kantor BPS DIY, Rabu (1/2/2017).
Menurutnya, kenaikan biaya perpanjangan STNK hanya bersifat temporer dan tidak terjadi pada bulan berikutnya. “Harusnya bulan depan biaya pengurusan STNK tidak naik. Harapannya memang iya [tidak naik] tapi kan memang sudah berada pada level [biaya] yang tinggi,” katanya.
Januari kemarin, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga enam indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan naik 0,42%; minuman, rokok, dan tembakau naik 0,82%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,42%; kelompok sandang naik 0,73%; kelompok kesehatan naik 0,11%; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 5,22%. Sedangkan satu kelompok lainnya yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga turun 0,05%.
Komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga menahan inflasi diantaranya bawang merah turun 9,25% yang memberi andil – 0,06%, telur ayam ras turun 4,68% andil – 0,03%, bayam dan tarif kereta api turun 10,11% dan 4,31% andil – 0,02. Komoditas lainnya adalah cabai merah, kacang panjang, tomat sayur, semen, kangkung, ikan keranjang, gula pasir, telepon, seluler, dan kol putih atau kubis.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) DIY Budi Hanoto melihat, inflasi Januari lebih banyak disokong dari komoditas nonpangan, seperti kelompok transportasi, sandang, dan kesehatan. “Saya melihat bahwa komponennya di luar bahan makanan. Artinya tugas TPID [Tim Pengendali Inflasi Daerah] berjalan. Masih terkendali untuk bahan makanan. Kalau kebijakan nonmakanan dari Pusat,” ujarnya.