SOLOPOS.COM - Ilustrasi rumah bersubsidi. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Perumahan Jogja dengan FLPP marak ditawarkan
Harianjogja.com, JOGJA — Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY menggelar gelar kasus terkait maraknya pengembang yang memikat konsumen dengan berkedok menjual rumah bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Jumat (24/2/2017). LOD telah menerima laporan dari korban terkait modus marketing yang dilakukan pengembang dengan membawa program rumah bersubsidi bahkan mencatut nama bank.
Baca Juga : PERUMAHAN JOGJA : LOD Temukan Pengembang Berkedok Rumah Bersubsidi
Asisten Bidang Penanganan Aduan dan Investigasi Sugeng Raharjo menegaskan, seharusnya pengembang tidak diperbolehkan mencantumkan program FLPP atau rumah bersubsidi dalam marketingnya. Klarifikasi ke perusahaan juga sudah dilakukan, tetapi mereka justru memposisikan diri sebagai marketing, bukan pengembang. Namun hal itu tetap tidak dibenarkan karena produk yang mereka jual bukan FLPP.
Menurutnya, dengan memasang pemasaran FLPP jelas ada kerugian yang ditimbulkan bagi para pembeli. Kalau pengembang menjual Rp116,5 juta, tetapi ternyata bukan FLPP brarti anggaran harga Rp116,5 juta itu harus dipakai untuk pajak biasa, bunga biasa fasum fasos biasa dengan tanpa subsidi.
“Akhirnya yang dikorbankan nanti bisa dibayangkan, dan mungkin aduan banyak kesini kaitan dengan bisa spesifikasi, perizinan belum selesai, itu tidak boleh perumahan. FLPP itu kan ada subsidi pemerintah. Ada bantuan pemerintah untuk fasum dan fasos juga. Pajaknya juga diringankan, bunga bunga juga,” kata dia, Jumat (24/2/2017)
Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta Widijantoro menyatakan, kasus tersebut di atas sejatinya sudah ada pasal perundangan yang dilanggar. Meski demikian, kepolisian biasanya menunggu pihak yang melaporkan.
“Saya tahu, mereka pasti utang sana sini untuk menutupinya. Hasrat untuk mendapatkan rumah sering dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab itu,” kata dia.