SOLOPOS.COM - Buruh dari berbagai organisasi berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (19/11/2021). Mereka menuntut pemerintah menaikan upah mininum sebesar 10% pada 2022 dan segera mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2022. (Antara/Aprillio Akbar)
Solopos.com, KULONPROGO — Disnakertrans Kulonprogo menyatakan ada sanksi untuk perusahaan maupun korporasi yang tidak menggaji karyawannya sesuai dengan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Kulonprogo. UMK Kulonprogo naik sebesar 5,5 persen dari 1.805.000 atau Rp99.275. Sehingga dengan kenaikan tersebut menjadi Rp1.904.275.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulonprogo, Nur Wahyudi, mengatakan kenaikan UMK ini merupakan persetujuan bersama. Dari serikat pekerja, APINDO Kulonprogo, dan Pemkab Kulonprogo.
“Kalau sanksi ada, ya sesuai dengan undang-undang cipta kerja. Kita akan pelajari seperti apa pelanggaran yang dilakukan,” kata Nur saat dikonfirmasi pada Kamis (18/11/2021).
Baca juga: UMP dan UMK DIY Naik, Gunungkidul Paling Tinggi Ini Daftarnya
Baca juga: UMP dan UMK DIY Naik, Gunungkidul Paling Tinggi Ini Daftarnya
Dikatakan Nur, total pekerja di Kulonprogo sendiri mencapai sekitar 15 ribu pekerja. Kenaikan gaji bagi pekerja di Kulonprogo sebesar 5,5 persen dari UMK Kulonprogo sebelumnya yang hanya mencapai angka Rp1.805.000 tidak diartikan bahwa seluruh pekerja mendapatkan gaji sesuai UMK yang ada saat ini.
“Belum tentu (pekerja mendapatkan gaji sesuai UMK). Dikarenakan, gaji UMK itu kan bagi perusahaan kategori menengah ke atas. Tetapi, usaha mikro kecil itu kan ada hitungannya sendiri. Di Kulonprogo, justru banyak usaha kategori mikro kecil,” kata Nur.
Baca juga: Bucin Parah! Driver Ojol Ini Jual Genting Rumah Buat Modal Pacaran
Kenaikan UMK bagi pekerja di Kulonprogo sebesar 5,5 persen dinilai oleh Nur cukup signifikan jika dibandingkan tahun kemarin. Rata-rata kenaikan UMK Kulonprogo jika dibandingkan dengan wilayah lain di DIY juga berada di urutan dua.
Kenaikan UMK di Kulonprogo diharapkan oleh Nur mampu menambah daya saing pekerja di wilayah bumi binangun dengan pekerja di wilayah lain. Jenjang gaji pekerja di Kulonprogo saat ini juga diklaim oleh Nur tidak berbeda jauh dengan gaji pekerja di kabupaten maupun kota di DIY lainnya.
“Gap antara gaji dengan pekerja di wilayah tetangga (Purworejo) juga saat ini tidak terlalu jauh. Walaupun, masih gaji pekerja (di Purworejo) masih di atas. Pekerja juga diharapkan mampu sejahtera dengan kenaikan UMK yang ada,” terang Nur.
Baca juga: Gawat! Pipa PAM Sleman Putus, Kebutuhan Air di 13 Dusun Terancam
Ketua DPC Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kulonprogo, Taufik Rico Khairul Azhar, sebelumnya mengatakan tarik ulur sempat terjadi. Antara serikat pekerja dan APINDO dalam menentukan kenaikan UMK.
APINDO mengusulkan kenaikan UMK sebesar 5,4 persen. Sedangkan, pekerja bersikukuh bahwa kenaikan UMK berada di angka 5,7 persen. Akhirnya, kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak. Usulan kenaikan UMK disepakati berada di angka 5,5 persen.
“Kami optimis usulan kenaikan UMK juga mampu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja. Terlebih, pertumbuhan ekonomi juga diprediksikan akan naik di 2022. Harapannya, pekerja di Kulonprogo mampu sejahtera dan mempunyai kehidupan yang layak,” terang Rico.