SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/reuters)
GUNUNGKIDUL—Para petani lahan organik di Gunungkidul merasa diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten karena penyaluran fasilitas untuk peningkatan produksi pertanian tidak tepat dan penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian juga dianggap belum maksimal.
Sumanto, salah satu ketua kelompok tani Rukun Natah, Desa Natah, Kecamatan Nglipar mengatakan, penghasilan pokok sebagian besar masyarakat Gunungkidul didapatkan dari hasil sektor pertanian. Dan setiap tahunnya hasil panen sektor pertanian relatif mengalami peningkatan (surplus).
“Tentunya keberpihakan pemerintah terhadap petani secara partisipatif sangat diharapkan,” katanya dalam seminar peran pemerintah dalam mendukung pertanian organik sebagai gerakan bersama di Kabupaten Gunungkidul, Rabu (22/5/2013).
Menurut Sumanto, pemerintah semestinya memberikan perhatian merata kepada semua petani. Tidak hanya kelompok tani yang sudah terdaftar saja di Pemerintah. Misalnya, kelompok Tani di sekitar Kecamatan Nglipar sampai saat ini belum ada program sekolah lapangan (SL) terkait program pertanian organik yang digalakan pemerintah. “Kami baru belajar pertanian organik 1,5 tahun sampai sekarang belum ada bimbingan pemerintah,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Gunungkidul Supriyadi saat dikonfirmasi menyatakan, pertanian organik di Gunungkidul memang belum merata karena masih dalam tahap rintisan.