SOLOPOS.COM - ilustrasi
ilustrasi
SLEMAN—Petani di Sleman mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait berbagai bantuan pemerintah yang bisa diakses untuk pengairan sawah. Akibatnya, para petani yang minim informasi tidak mengerti mekanisme pencairan bantuan.
Pascaerupsi Merapi 2010, pengairan untuk area persawahan di Sleman tidak lancar karena sungai dari lereng gunung masih tertutup material. Kesulitan tersebut membuat petani harus membuat sumur bor dengan biaya yang tidak murah untuk mempermudah pengairan saat musim kemarau.
Purwanto, 46, petani warga Dusun Bantarejo, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, mengaku perhatian pemerintah terhadap pertanian masih minim. Hal ini berdasarkan pengamatannya sehari-hari, hanya orang-orang yang mengerti mekanisme pencairan bantuan yang mendapatkan bantuan. “Kalau yang tidak tahu, ya biasanya hanya diam saja karena bingung juga akan bertanya ke siapa,” ujarnya kepada Harian Jogja, baru-baru ini.
Dia mencontohkan bantuan pembuatan bor sumur. Saat itu pihaknya bersama beberapa anggota kelompok tani Mardi Raharjo memahami cara mengajukan proposal, sehingga mendapatkan dukungan dari Pemprov DIY berupa dana Rp17,5 juta. Namun ternyata perihal bantuan tidak diketahui semua kelompok tani. Menurutnya, pemerintah seharusnya turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan petani, bukan hanya sekadar merencanakan berbagai bantuan tanpa sosialisasi hingga tingkat bawah. “Terlebih persoalan pengairan sawah menjadi hal yang penting bagi kami karena ujung tombak pertanian,” ujar dia.
Hal senada juga diungkapkan, Slamet,42, petani warga Dusun Balong, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, yang mengaku tidak tahu soal adanya bantuan dari pemerintah terkait pengairan. Ia membenarkan terjadi kesulitan air untuk pengairan saat musim kemarau yang diatasi dengan pengairan sistem gilir.
“Kalau soal bantuan pemerintah, saya tidak tahu, apalagi soal sumur bor, yang biasanya diterapkan di sini ya sistem gilir,” jelas dia.
Ia pun berharap, lebih tahu perihal bantuan yang diberikan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan prasangka dan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mengembangkan pertanian.