SOLOPOS.COM - Bendera parpol (JIBI/Solopos/Burhan Aris Nugraha)
Pilkada 2010, KPU juga dituding sebagai biang tingginya angka golput di Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.
Harianjogja.com, JOGJA—Kekhawatiran tingginya angka golongan putih (golput) pada pilkada di tiga kabupaten di DIY yang akan dihelat pada 9 Desember 2015 mencuat. Musababnya, komisi pemilihan umum (KPU) di tiga daerah tersebut dianggap lamban menyosialisasikan pilkada.
Hampir semua pasangan calon (paslon) mengeluhkan cara KPU dalam mengelola pilkada. Yuni Satia Rahayu dan Danang Wicaksana, paslon kepala daerah Sleman, mengatakan sosialisasai oleh KPU mengecewakan.
“Yang dilakukan KPU sangat standar dengan hasil yang kurang memuaskan,” kata Yuni pekan lalu
Menurutnya sosialisasi yang kurang dikhawatirkan mengurangi angka partisipasi pemilih. Yuni ingin KPU menambah alat peraga kampanye (APK) dan meningkatkan sosialisasi di masyarakat. Di Sleman, daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 798.525 pemilih. Sementara, pada pilkada terdahulu, partisipasi pemilih di Sleman hanya 68,5%.
Pasangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun juga mengungkapkan kerisauan serupa. Sri Purnomo mengatakan KPU kurang maksimal dalam memasang APK. Menurutnya, alat peraga masih terlalu sedikit.
“Jumlah baliho hanya lima tempat di seluruh wilayah di Sleman. Itu masih terasa kurang,” ujar dia.
Dia juga menyoroti APK yang hilang namun tidak segera diganti. Hal ini merugikan paslon karena APK jadi media sosialisasi. Ia juga meminta KPU semakin memaksimalkan kerja tim atau jaringan.
PPK sebagai perpanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan juga menyadari belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan. Ketua PPK Moyudan, Agus Cahyana, berdalih sosialisasi belum maksimal karena jadwal pertemuan di masyarakat berbarengan.
“Kami menyadari, ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh informasi [Pilkada] tersebut dan itu menjadi tanggung jawab kami. Saya sebagai Ketua PPK minta maaf hal tersebut terjadi,” kata Agus.