SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara pemilihan umum (JIBI/Solopos/Dok.)
Harian Jogja.com, BANTUL—Menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul mulai menyodorkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada pada 2015. Pasalnya, akhir 2014, KPU harus sudah membentuk dan membiayai honorarium PPK dan PPS pilkada.
“Sudah kami musyawarahkan dengan DPRD untuk kesiapan pilkada di Bantul menyangkut kebutuhan anggaran,” kata anggota KPU Bantul, Nurudin Latif, kepada Harian Jogja.com, Minggu (1/9/2013).
Jumlah anggaran pilkada di tahapan yang sudah dimulai 2014 nanti belum bisa dipastikan. Pasalnya, KPU juga belum mendapatkan kepastian besaran honorarium PPK dan PPS.
“Apakah nanti akan naik atau malah turun dibanding pada pemilihan umum kami belum tahu. Tapi yang jelas pada 2014 sudah harus membiayai petugas dan harus masuk dalam pembahasan yang telah dilakukan 2013 ini,” ujar Latif.
Menurut Latif, selain kebutuhan membayar honorarium PPK dan PPS di tahap 2014 nanti berbagai kegiatan sudah diperlukan seperti bimbingan teknis bagi penyelenggara. Disinggung soal kebutuhan menyeluruh Pilkada Bantul estimasi KPU mencapai kisaran Rp16 miliar hingga Rp19 miliar.
“Itu sudah termasuk cadangan dua kali putaran pilkada. Tapi 2014 nanti kami usulkan harus sudah mulai disiapkan karena memang untuk pilkada tidak akan ada bantuan APBN,” ujar Latif.