SOLOPOS.COM - Pendukung Pilkada langsung berunjuk rasa di Gedung Parlemen, Kamis (11/9/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Ismar Patrizki)
Harianjogja.com, BANTUL—Wacana menunda pelaksanaan Pilkadadi tiga kabupaten di DIY karena belum adanya payung hukum mengundang reaksi keras dari kalangan pejabat desa.
Paguyuban Dukuh Bantul (Pandu) menilai wacana tersebut hanya akan mengundang permasalahan lain, yakni kekosongan jabatan.
Kekosongan hanya akan memunculkan pejabat sementara yang tidak akan bisa mengeluarkan keputusan-keputusan terkait dengan kebijakan program rakyat.
“Penundaan Pilkada hanya akan merugikan rakyat karena program kebijakan tidak akan berjalan maksimal. Pejabat sementara tidak bisa mengeluarkan kebijakan,” ujar Ketua Pandu, Sulistyo Admojo, Minggu (5/10/2014).
Dia menegaskan penundaan Pilkada memperlambat program kebijakan di tingkat daerah. Saat ini ribuan desa di Indonesia tengah menunggu terbitnya turunan UU No.6/2014 tentang Desa seperti peraturan daerah.
Dampak luas dari molornya Pilkada yakni juga berdampak bagi dialami desa. Mengingat pengisian pamong desa, kedudukan keuangan pamong desa, alokasi dana desa (ADD) maupun pembangunan desa secara umum akan terganggu karena kekosongan jabatan.
Saat ini Komisi Pemilihan Umum Bantul telah menghentikan tahapan Pilkada yang sebelumnya sudah berjalan menyusul diterimanya Surat Edaran KPU No.1600/KPU/X/2014. Sedianya, Pilkada di DIY akan digelar di Bantul, Gunungkidul dan Sleman pada Mei 2015.
Hal ini dilakukan mengingat KPU Bantul masih kebingungan format detail dari UU Pilkada baru. Anggota KPU Bantul, Titik Istiyawatun Khasanah, mengungkapkan sampai saat ini belum diketahui posisi dan peran KPU di semua kabupaten.
Hal ini karena pelaksanaan Pilkada melalui legislatif, membuat Sekretariat DPRD yang biasanya lebih berperan.