PILKADA BANTUL : Peta Politik Berubah, Bisa Picu Resuffle DPRD

Pilkada Bantul mengubah peta politik, bahkan bisa memicu resuffle

Harianjogja.com, BANTUL- Perpecahan di tubuh partai Koalisi Merah Putih (KMP) akibat pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Bantul dipastikan bakal mengubah peta politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kocok ulang alias reshuffle jabatan alat kelengkapan (alkap) dewan diprediksi tinggal tunggu waktu.

Promosi Pembunuhan Satu Keluarga, Kisah Dante dan Indikasi Psikopat

Buntut dari Pilkada Bantul 2015, partai di KMP mengalami perpecahan. Partai Amanat Nasional (PAN) yang menginginkan penundaan Pilkada merasa dikhianati oleh sesama partai KMP yaitu PKS, Gerindra dan Demokrat. Lantaran nekat mendaftarkan pasangan calon bupati Suharsono dan calon wakil bupati Abdul Halim Muslih sehingga Pilkada gagal ditunda.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bantul Suryono menyatakan, KMP tak lagi utuh. Dampak perpecahan ini bisa berlanjut hingga ke lembaga legislatif yang proporsinya saat ini dikuasai KMP. “Kondisi ke depan tak akan lagi sama,” ungkap Suryono, Kamis (30/7/2015).

Salah satu dampak yang segera dirasakan kata dia kemungkinan kocok ulang jabatan alkap mulai dari komisi, badan anggaran (Banggar), badan kehormatan dewan (BKD), badan musyawarah (Banmus) hingga badan legislatif (Banleg).

Saat ini, seluruh pimpinan alkap dikuasi anggota dewan dari partai KMP tanpa memberi kesempatan satu pun untuk partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, PKB dan Nasdem. Terkecuali pimpinan banggar yang sesuai aturan otomatis harus dijabat ketua DPRD yang berasal dari PDIP.

Namun Pilkada mengubah banyak hal. Selain membuat internal KMP pecah, Partai Gerindra yang merupakan bagian dari KMP justru menggandeng PKB (KIH) mengusung Suharsono-Halim. Ke depan kata dia, jabatan pimpinan alkap dapat terbagi ke partai gabungan KIH.

“Posisi alkap bisa berubah, karena di dalam KMP sendiri terjadi pemikiran yang berseberangan,” lanjutnya.

Partai Golkar sendiri yang merupakan bagian dari KMP lanjut dia belum bersikap apakah mendukung pasangan Suharsono-Halim atau kubu cabup incumbent Sri Surya Widati yang berpasangan dengan Misbakhul Munir.

Opsi lainnya, bersikap netral dengan tidak mendukung kubu manapun alias mengikuti jejak PAN yang sejak awal tidak menginginkan Pilkada digelar. “Kami membentuk tim khusus untuk menentukan sikap dalam waktu dekat ini,” paparnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Bantul Subhan Nawawi mengamini prediksi Suryono. Menurutnya, bukan tidak mungkin bila partai gabungan KIH kedepan meraih sejumlah posisi pimpinan alkap yang selama ini dikuasai KMP.

“Bukan tidak mungkin, KIH akan mendapatkan posisi di alkap. Setiap momen Pilkada pasti terjadi kocok ulang alkap,” jelas Subhan.

Kocok ulang alkap diprediksi terjadi lebih cepat dari perkiraan. Sesuai aturan, kocok ulang alkap maksimal dilakukan setiap dua setengah tahun. Namun saat ini, alkap yang dibentuk belum berumur setahun jagung namun terancam segera direshuffle. Seperti diketahui, jabatan pimpinan alkap selama ini kerap menjadi incaran anggota dewan atau partai di dalamnya.

Lantaran jabatan ini sangat strategis mendorong hingga menentukan kebijakan serta anggaran daerah. Selain itu, para pejabat pimpinan alkap memperoleh fasilitas berupa tunjangan dan sarana prasarana yang lebih besar ketimbang anggota dewan yang tidak mendapatkan jabatan.