SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menuding KPU gagal dalam melakukan rekrutmen pengawas yang memenuhi standar prosedur.
Harianjogja.com, JOGJA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menuding KPU gagal dalam melakukan rekrutmen pengawas yang memenuhi standar prosedur karena banyak pelanggaran terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tiga kabupaten.
Hasil pengawasan Bawaslu DIY pada pemungutan dan hitung suara di Bantul, Sleman, dan Gunungkidul, sebagian tempat pemungutan suara (TPS) mengalami persoalan klasik, yakni kekurangan surat suara. Meskipun demikian terdapat peristiwa menonjol di tiga kabupaten.
Komisioner Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengungkapkan pagi hari sebelum pencoblosan Kuswanto Ketua DPC PDIP menggunakan pengeras suara di Masjid Jami Bantulan Sidoarum Godean mengajak masyarakat untuk jangan memilih pasangan calon (paslon) nomor dua. Moh Noor Thoyib, simpatisan PPP sekaligus pendukung paslon nomor dua mendatangi rumah Kuswanto dan bersitegang terkait pengumuman tersebut. Setelah itu, ada warga yang melakukan hal yang sama seperti Kuswanto dan menyampaikan agar jangan memilih paslon nomor satu.
“Pantia pengawas (Panwas) sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan meminta ditempatkan dua polisi untuk TPS yang ada di Bantulan,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu DIY, Rabu (9/12/2015) sore.
Komisioner Bawaslu DIY Bidang Penindakan Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan hasil pengawasan di Gunungkidul menemukan indikasi kampanye terselubung saat pemungutan suara berlangsung.
Ia menguraikan, saksi paslon nomor tiga yang berada di TPS 21 Dusun Turi Desa Sidorejo, TPS 15 Trenggono Kidul Sidorejo, TPS 9 Dusun Sumberan, Kenteng diminta untuk berganti pakaian karena memakai surjan.
“Seperti yang diketahui paslon nomor tiga memiliki ciri khas surjan,” tuturnya. Hal serupa juga terjadi di TPS 07 Sambirejo, Desa Sidorejo, KPPS yang memakai pakaian putih diprotes oleh saksi paslon karena baju putih identik dengan paslon nomor empat.
