SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis)
Pilkada Gunungkidul ramai diperbincangkan karena adanya mahar politik. Meski demikian, PDIP dan PAN menetapkan tidak ada mahar politik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Azas partai yang mementingkan kesejahteraan rakyat disebut sebagai alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak meminta mahar atau imbalan kepada partai dari kader yang dicalonkan sebagai kandidat bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015 Kabupaten Gunungkidul.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI P Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti menjelaskan bahwa dalam parpol yang berlambang banteng itu, tidak pernah ada tradisi kader yang dicalonkan dari jalur parpol Pilkada, memberikan mahar, uang pendaftaran, atau biaya apapun kepada PDI P.
“Kami prinsipnya gotong-royong, dan itu sesuai azas partai, yang diajarkan oleh Bung Karno. Jadi semua yang memenangkan rekomendasi partai, juga kami menangkan dengan cara gotong-royong,” urainya, Sabtu (20/6/2015).
Atas alasan azas yang lebih memilih untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, Endah kembali menegaskan bahwa di PDI P tidak pernah ada istilah mahar atau biaya apapun dalam proses pencalonan kader dalam Pilkada.
Terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Gunungkidul, Sukrisno mengungkapkan, selama ia menjadi Tim Pilkada di PAN, tidak pernah ada mahar politik di partai berlambang matahari bersinar itu.
Lelaki yang mendapat jabatan sebagai Tim Sembilan di PAN Gunungkidul ini menyebut sejak dulu, di masa dua periode jabatannya di tim, mahar tidak pernah ada. Karena PAN memilih untuk mencalonkan kader bupati atau wakil bupati yang memiliki keinginan untuk menyejahterakan rakyat.