PILKADA GUNUNGKIDUL : Uji Publik Dihapus, Pemilihan Dimungkinkan pada 2015

Pilkada Gunungkidul dapat digelar pada 2015 jika uji publik dihapus.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat digelar 2015 jika tahapan uji publik dihapus.

Promosi Mabes Polri Mengusut Mafia Bola, Serius atau Obor Blarak

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul M Zaenuri Ikhsan membenarkan adanya rencana kabar penghapusan tahapan uji publik. Namun, KPU Gunungkidul masih menunggu kepastian revisi Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada 18 Ferbruari 2015.

“Jika uji publik dihapus, akan ada efisiensi tiga bulan. Karena dalam peraturan yang masih dalam tahap revisi ini, uji publik dijatah tiga bulan,” ungkap dia kepada Harianjogja.com ketika ditemui di Gedung KPU Gunungkidul, Senin (16/2/2015).

Menurut dia, jika ada efisiensi tiga bulan, tahapan Pilkada pun menjadi pendek. Dari alokasi waktu 11 bulan menjadi delapan bulan. Dalam waktu delapan bulan, Pilkada Gunungkidul bisa digelar sekitar November atau Desember 2015.

Zaenuri menambahkan penghapusan uji publik dapat menghemat waktu penyelenggaraan Pilkada. Namun, warga menjadi tidak tahu latar belakang calon bupati yang akan diusung. Menurut dia, tahapan uji publik merupakan wacana baru. Uji publik dilakukan sebelum tahapan pendaftaran.

“Jika sudah ada kepastin pada 18 Februari, maka Maret [2015] sudah bisa mulai tahapan. Tapi, kalau tetap ada uji publik maka Pilkada dilaksanakan 2016,” imbuh dia.

Ia menambahkan hingga saat ini juga belum jelas pelaksanaan Pilkada satu atau dua putaran. Jika diselenggarakan satu putaran, Pilkada dianggar Rp14,8 miliar. Zaenuri berharap segera ada kepastian dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, Anggota KPU Gunungkidul Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ahmadi Ruslan Hani menambahkan, begitu mendapatkan kepastian, KPU Gunungkidul harus segera melakukan persiapan.

“Harus kerja cepat karena waktu yang mepet,” ujar dia.

Langkah yang akan diselenggarakan yakni sosialisasi kepada masyarakat, partai politik, Muspida, serta stake holder. Sosialisasi yang diberikan mengenai pelaksanaan serta tahapan Pilkada.