SOLOPOS.COM - Dua pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi dan Imam Priyono-Achmad Fadli menunjukkan nomor undian mereka dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta tauhun 2017 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Selasa (25/10/2016). Hasil pengundian pasangan calon walikota-wakil walikota Imam Priyono-Achmad Fadli mendapatkan nomor urut 1 sedangkan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi mendapatkan nomor urut 2. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

Pilkada Jogja diikuti dua pasangan calon walikota dan wakil walikota

Harianjogja.com, JOGJA-Dua pasangan calon wali kota dan wakil walikota Jogja beradu program dalam debat publik putaran ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Jumat (3/2/2017). Tema debat yang disiarkan langsung melalui stasiun TVRI itu soal kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Promosi Timnas Garuda Luar Biasa! Tunggu Kami di Piala Asia 2027

Pasangan Calon Nomor Urut satu Imam Priyono-Achmad Fadli mengandalkan Kartu Jogja Sehat (KJS) dan Kartu Jogja Pintar (KJP) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu jika terpilih nanti.

Sementra Pasangan Calon Nomor Dua Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi akan memperkuat kegiatan ekonomi seperti koperasi usaha bersama (Kube), pinjaman dana bergulir atau pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW) untuk meningkatkan pendapatan warga.

Namun dalam sesi tanya jawab terkait pelayanan publik, Imam melempar isu adanya broker perizinan hotel dan apartemen kepada Haryadi. Haryadi menjawab bahwa membangun transparansi adalah kebutuhan pemerintah.

Terkait proses perizinan, kata Haryadi, saat ini sudah bisa diakses dan dipantau oleh masyarakat melalui kemajuan teknologi, bahkan bisa dipantau melalui telepon selular “Kejelasan prosedur dan sistem menjadi hal yang bisa dilihat, syarat perizinan, waktu dan biaya harus jelas,” kata Haryadi.

Imam menyanggah jawaban Haryadi. Imam mengatakan jika yang dikatakan Haryadi demikian, tentu akan disambut oleh semua kalangan. Menurutnya pemerintah selalu menjawab isu itu dengan gaya manis. Padahal, Imam mengaku banyak informasi dari pengusaha yang diterimanya pengurusan izin gangguan atau HO yang saat ini masih tertumpuk.

“Di era saya nanti tidak ada HO tertumpuk, harus transparan izin sampai mana, jika masih kesulitan silakan kontak nomor handphone kami,” ujar Imam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya