SOLOPOS.COM - Warga penolak bandara Temon yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar doa bersama di depan Pengadilan Negeri Wates, Selasa (22/11/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Pilkada Kulonprogo diantisipasi dari konflik
Harianjogja.com, KULONPROGO-Polres Kulonprogo mengantisipasi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah terdampak pembangunan bandara dan pabrik pasir besi. Kedua lokasi tersebut dianggap memiliki potensi konflik karena adanya gejolak masyarakat kepada program pemerintah.
AKP Heru Meiyanto, Kasubag Humas Polres Kulonprogo, menjelaskan jajaran Polres Kulonprogo telah menyelesaikan pengarahan pengamanan di berbagai TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara pada 15 Februari mendatang.
“Kita sudah memiliki SOP pengamanan dan penanganan potensi konflik di TPS yang rawan,” ujarnya pada Harianjogja.com pada Sabtu (11/2/2017).
Selain 2 lokasi yang disebutkan di atas, dikatakan tidak ada tempat lainnya yang mendapat perhatian khusus untuk potensi konflik. Menurutnya, nyaris tidak permasalahan berarti karena persiapan dan pemetaan yang dilakukan sudah cukup matang. Hanya saja, masih ada kendala terkait koordinasi dan komunikasi personil dengan kondisi geografis yang ada.
Heru menyebutkan komunikasi cenerung sulit dilakukan di TPS yang berlokasi di areal perbatasan Purworejo, Jawa Tengah seperti Kokap dan Temon. Hal serupa juga berlaku untuk sejumlah TPS di kawasan perbatasan Magelang areal pegunungan Menoreh seperti Samigaluh dan Kalibawang. Namun, jajaran kepolisian telah mengantisipasi hal itu dengan menyiapkan komunikasi sistem lokal yakni dengan HT.
Harapannya, komunikasi bisa tetap dijalin dengan koordinasi terpusat. Persiapan yang dilakukan juga diklaim sudah mencapai 100%. Heru menerangkan pergeseran pasukan pengamanan menuju ke lokasi masing-masing akan dilakukan sehari sebelum hari H.
Terpisah, Kapolres Kulonprogo, AKBP Nanang Djunaedi mengatakan telah menghimpun informasi berkenaan pencegahan praktik money politik. Pola pengamanan yang dilakukan pada 15 Februari mendatang juga akan disesuaikan dengan jumlah kerawanan.
Data TPS rawan milik Polres Kulonprogo akan disingkronkan dengan data dari Panwaslu. Nanang menyebutkan TPS yang rawan juga tak sebatas konflik namun juga rawan bencana alam seperti longsor.