SOLOPOS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo mengadakan rapat koordinasi bersama kedua tim pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk membahas jadwal dan dana kampanye, Jumat (4/11/2016). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Pilkada Kulonprogo, anggaran kampanye dibatasi.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo menetapkan batas maksimal dana kampanye Pilkada 2017 sebesar Rp6,8 miliar. Kedua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati diminta tidak menggunakan dana yang melebihi angka itu.
Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengatakan KPU bersama tim paslon juga menyepakati jadwal kampanye yang bakal berlaku hingga 11 Februari 2017 mendatang. Kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, maupun dialog dilakukan secara bergantian setiap hari atau selang-seling. Artinya, hanya ada kegiatan kampanye oleh satu paslon dalam sehari. Hal itu di antaranya bertujuan mengantisipasi potensi bentrok antarmassa pendukung. Kampanye pun diliburkan setiap hari besar keagamaan dan tahun baru.
Isnaini menambahkan, pengadaan seluruh bahan dan alat peraga kampanye (APK) sudah selesai 100 persen. Pemasangannya akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan. KPU Kulonprogo juga menyerahkan kekurangan APK berupa selebaran dan brosur kepada tim paslon.
Sementara itu, tim pemenangan Zuhadmono Azhari dan BRAy Iriani Pramastuti, Yusron Martofa menyatakan siap melaksanakan kesepakatan yang dibuat terkait jadwal dan dana kampanye. Menurutnya, tim bakal mengoptimalkan pertemuan terbatas dan dialog, mengingat rapat umum hanya bisa dilakukan sekali.
“Rapat umum rencananya kami gelar pada hari terakhi kampanye dengan menghadirkan juru kampanye tingkat lokal maupun nasional,” ucap Yusron.
Tim pemenangan Hasto Wardoyo dan Sutedjo, Ponimin Budi Hartono juga mengatakan hal serupa. Tim menargetkan setidaknya dapat melakukan pertemuan terbatas atau dialog sebanyak dua kali di setiap desa. Mereka berupaya merangkul berbagai kalangan, mulai dari pemilih pemula hingga organisasi masyarakat.
“Rapat umum rencananya bulan Februari awal,” ungkap Ponimin.