SOLOPOS.COM - Tim pemantau Pilkada dari UKDW menjelaskan tentang temuan mereka dalam Pilkada serentak di DIY. (Joko Nugroho/JIBI/Harian Jogja)
Pilkada serentak DIY dipantau oleh mahasiswa UKDW, hasilnya ada 415 pelanggaran yang ditemukan
Harianjogja.com, JOGJA – Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka membentuk tim pemantau Pemilukada independen di Kabupaten Bantul dan Sleman.
Kegiatan yang diikuti 188 mahasiswa ini menemukan sebanyak 415 pelanggaran yang ada. Terbanyak pelanggaran masih soal teknis penataan bilik suara yang tidak menghadap ke tembok, namun menghadap ke luar tembok.
Koordinator Pemantau untuk Kabupaten Bantul, Firman Haryo Setyado mengatakan bahwa penataan bilik ini hampir terjadi disemua tempat. Hal ini bisa berakibat kerahasiaan pemilih tidak terjamin.
Koordinator Pemantau untuk Kabupaten Bantul, Firman Haryo Setyado mengatakan bahwa penataan bilik ini hampir terjadi disemua tempat. Hal ini bisa berakibat kerahasiaan pemilih tidak terjamin.
“Jadi sangat memungkinkan adanya pengawasan tim sukses untuk mengotrol jumlah pemilih. Pemanfaatan ini tentu bisa saja terjadi,” kata Firman di Gedung Agape UKDW, Selasa (15/12/2015).
Firman menambahkan ada beberapa TPS yang membuat aturan tim pemantau dilarang masuk. Seperti yang terjadi di TPS 25, Kasihan, Bantul. Posisi bilik suara di letakkan di dalam rumah dan pintu ditutup jika tidak ada yang mencoblos.
Dugaan money politic juga terjadi TPS 19, Potorono, Bantul. Di sini setelah ke luar dari TPS ada seorang ibu yang membagikan amplopan.
“Tahun lalu, saat pemilu legislatif di sini juga pernah dilakukan pencoblosan ulang. Alasannya karena TPS itu sangat terbuka memberikan amplopan,” jelas Firman.
Koordinator Pemantau untuk Kabupaten Sleman, Reky Oger juga menemukan dugaan money politic di wilayah Sinduadi. Di Sleman caranya sedikit berbeda dan terlihat lebih tertutup.
“Jadi kami menemukan ada orang mondar-mandir meskipun jarinya sudah ada tintanya. Dia mendatangi ibu-ibu sebelum dipanggil ke bilik suara. Setelah keluar, dilokasi yang agak jauh dari TPS dia member amplop. Kami berhasil memotret kejadian ini,” jelas Reky.
Reky melanjutkan, ada juga yang berdiri jauh dari bilik suara namun masih terlihat. Mereka mengacungkan jari-jari mereka untuk memberikan kode pada para pemilih.
“Metodenya sama, jadi setelah mereka memilih langsung datang untuk mengambil amplop. Hal ini kami temukan di Sariharjo, Sleman,” jelas Reky.
Koordinator Tim, Endah Setyowati mengaku pemantauan ini memang dilakukan untuk melihat seperti apa pesta demokrasi di Indonesia. Mereka memantau 276 TPS dari 821 TPS yang ada di Sleman dan Bantul.
“Hasil yang kami rekap ini sudah kami laporkan ke Bawaslu dan KPU untuk dijadikan evaluasi. Harapannya pada pemilukada mendatang di DIY tidak ada lagi kejadian yang menyalahi aturan, seperti bilik suara yang mengarah tidak ke tembok,” jelas Endah.