SOLOPOS.COM - Ilustrasi pencermatan data pemilih (JIBI/Solopos/Dok)
Pilkada Sleman masih menghadapi ribuan data pemilih yang bermasalah
Harianjogja.com, SLEMAN-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman mencatat sebanyak 2.044 pemilih dari 17 kecamatan bermasalah. Hal ini membuat Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di desa-desa belum terjamin validitasnya.
Dari temuan, masih banyak nama yang tidak memenuhi syarat (TMS). Beberapa di antaranya 978 pemilih pemula belum terdaftar oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Sebanyak 273 pemilih ganda, 205 orang yang telah meninggal namun masih tercatat sebagai pemilih dan 139 pemilih fiktif.
“Pemilih fiktif ini ada namanya tapi enggak ada orangnya,” kata anggota Panwaslu Sleman, Abdul Karim Mustofa, Jumat (25/9/2015) di ruangannya.
Biasanya pemilih fiktif terjadi pada pedagang asal luar Sleman yang mengontrak atau indekos di salah satu dusun. Ketika menghadapi pemilu dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data, yang bersangkutan sudah pindah ke daerah lain.
Ia mempertanyakan proses coklit yang dilakukan PPDB sejak 15 Juli hingga 19 Agustus lalu. Pihaknya menduga banyak PPDP yang tidak mendatangi satu per satu rumah sehingga banyak ditemukan pemilih yang bermasalah.
Segera, hasil temuan Panwaslu Sleman tersebut akan direkomendasikan pada KPU Sleman. Ia berharap agar KPU menindaklanjuti temuan Panwaslu dengan memperbaiki data pemilih. Terutama mencoret nama ganda, pemilih fiktif, serta temuan pemilih yang tidak akurat di lapangan.
Sebelumnya, Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi, mengungkapkan mulai tanggal 10-19 September lalu, KPU telah menempelkan DPS di setiap balai desa. Harapannya masyarakat bisa mengecek apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Selain itu juga untuk mengecek kebenaran alamat dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Selain ditempel, data juga sudah dapat diakses melalui laman KPU Sleman. Dengan begitu bagi pemilih yang memiliki gadget dapat mengakses melalui fasilitas yang dimiliki. “Tujuannya memudahkan masyarakat untuk mengecek data pribadinya,” kata Shidqi.