SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Pemilihan Umum JIBI/Harian Jogja/Antara
BANTUL- Menyeruaknya aksi politik uang serta kecurangan lainnya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Bantul beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Ke depan perlu ada aturan tegas mengenai saksi terhadap warga atau calon Kepala Desa yang terlibat politik uang.
Kritik terhadap pelaksanaan Pilkades yang berlangsung Minggu (14/4) lalu itu di antaranya disampaikan Irvan, Panitia Pilkades Desa Timbulharjo, Sewon.
Menengok momentum Pilkades beberapa waktu lalu, politik uang masih banyak dilakukan oleh para calon peserta Pilkades. Bahkan dari tujuh calon yang berlaga di Timbulharjo, sedikitnya tiga diantaranya melakukan politik uang.
“Buktinya jelas ada tenda, batik, kursi dan uang yang dijadikan suap,” katanya Senin (15/4).
Karenanya ke depan perlu ada sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan Pilkades. Sejauh ini di Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pilkades tak diatur sanksi terhadap pelanggaran tersebut.
“Lihat saja di mana-mana ada politik uang, tapi mana yang akhirnya diberi sanksi tegas. Nggak ada karena memang aturanya tidak ada,” ujar Irvan.
Sanksi tegas diyakini dapat memberi efek jera terhadap pelaku. Sementara bila tak ada sanksi tegas peserta Pilkades menganggap pelanggaran bukan hal yang harus ditakuti.