SOLOPOS.COM - Ilustrasi kepala desa (JIBI/Dok)
Pilkades serentak Gunungkidul menghasilkan sejumlah kades terpilih. Mereka diharapkan untuk tidak korupsi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada Kepala Desa (Kades) terpilih dalam Pilkada 2015, agar mereka tidak menyalahgunakan dana yang dimiliki desa untuk tindak korupsi.
Kepala Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Aris Pambudi menjelaskan bahwa pembekalan agar Kades mencegah tindak korupsi ini bukan hanya diberikan oleh Pemkab Gunungkidul.
Melainkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan di satu tempat dan diikuti seluruh Kades terpilih, dijadwalkan dilaksanakan hingga akhir November 2015.
“Bukan hanya Kades, melainkan Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan pendamping desa dari Kecamatan. Materi berupa pengawasan, hingga penjelasan regulasi dana yang masuk ke desa,” urai Aris, Kamis (29/10/2015).
Sesungguhnya, sebelum pembekalan ini dilakukan, Pemkab sudah dengan tegas mengatur persoalan Kades yang harus bebas korupsi sejak ditetapkannya Peraturan Daerah No.5/2015 tentang Kepala Desa.
Perda tersebut menegaskan bahwa orang yang pernah menjalani hukuman penjara atau kurungan, baru diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Kades, setelah rentang waktu lima tahun, paska dirinya selesai menjalani hukuman akibat keputusan hukum tetap.
Perda ini juga mencantumkan salah satu syarat lain, yaitu belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat, ketika menjabat sebagai Kades.
“Tapi yang paling penting dari bimtek ini agar jangan sampai Kades-Kades terlibat kasus korupsi. Karena ketika ada Kades yang pernah kita berhentikan dengan tidak hormat, apalagi misalnya karena terbukti terlibat tindak korupsi maka dipastikan, ia tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kades,” urainya.