SOLOPOS.COM - Ilustrasi money politics atau politik uang (JIB/Harian Jogja/Dok.)
Harianjogja.com, BANTUL—Warga Dusun Pandes, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Bantul menandatangani perjanjian tidak akan berpolitik uang dalam pemilihan kepala dusun (Pilkadus) di wilayah ini yang akan digelar Minggu (7/12/2014) besok.
Warga Dusun Pandes didampingi Lembaga Pusat Studi Desa beserta tiga orang calon kepala dusun, Jumat (5/12/2014), berkumpul di balaidusun untuk membuat komitmen menolak politik uang selama momentum Pilkadus.
Seorang warga, Supardal, mengungkapkan kesepakatan untuk tidak menerima uang dalam proses politik dilandasi kesadaran warga mengenai kelangsungan pembangunan di Pandes. Politik uang hanya berdampak buruk pada nasib dusun. “Ini baru pertama kali dilaksanakan di Pandes,” ungkapnya.
Pegiat Pusat Studi Desa sekaligus Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Suluh, yang melakukan pendampingan pemberdayaan warga Dusun Pandes, Erwin Razak, menyatakan selama ini komitmen menolak politik uang hanya muncul dari kandidat yang akan berlaga di pemilihan. Belum pernah muncul dari warga.
Padahal, potensi politik uang tidak hanya datang dari calon yang menawarkan suap berupa uang agar meraup suara warga.
Namun, juga muncul dari warga yang memang mengharapkan adanya imbalan uang dari suara yang mereka berikan. “Itu kenapa warga juga harus membuat komitmen dan perjanjian agar tidak main uang,” paparnya.
Kebetulan, kata Erwin, Panggungharjo sudah menjadi desa percontohan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
Lembaga antirasuah itu bahkan telah membuat film dokumenter di Panggungharjo sebagai desa percontohan antikorupsi.