SOLOPOS.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan netralitas pegawai negeri sipil dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan mengeluarkan surat edaran bernomor 2/INSTR/2014 tentang netralitas PNS.
Dalam surat itu, gubernur mengintruksikan agar para pimpinan di setiap satuan kerja mewajibkan pejabat atau pegawai bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada proses kampanye pemilu. Dan, tidak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.
Pimpinan yang dimaksudnya itu di antaranya adalah Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, para kepala Badan DIY, Sekretaris DPRD DIY, para kepala biro, Kepala Satpol Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Ghrasia dan serta kepala unit pelaksana teknis.
“Intruksi gubernur ini agar dilaksana sebaik- baiknya, serta menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terhadap pejabat dan pegawai yang tidak melaksanakan instruksi ini,” kata gubernur dalam surat yang telah ditandatangani pada 27 Juni lalu.
Langkah itu, menurut Sultan, untuk mendukung terwujudnya Pilpres 2014 secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Serta dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran sesuai dengan Undang- Undang 42/2008 tentang Pemilihan Umum Pilpres dan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2005 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Menjaga netralitasnya sebagai Raja Kraton Ngayogyakarta sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima seluruh kunjungan masing- masing calon presiden di kediamannya Kraton Kilen. Joko Widodo-capres nomor urut dua- lebih dulu berkunjung pada 2 Juni lalu, sedangkan Prabowo Subianto –capres nomor urut satu baru pada Selasa (1/7/2014) petang kemarin.
Kendati begitu, Sultan mengaku tetap akan memilih satu di antara keduanya saat pencoblosan 9 Juli nanti. “Saya akan berikan hak suara saya di TPS,” ujarnya usai menemui Prabowo itu.