SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Harianjogja.com, JOGJA-Untuk kali kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja mengadakan sosialisasi kepada para tahanan, menyongsong Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.
Setelah 3 Juli 2014 sosialisasi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kali ini, sosialisasi digelar di Rumah Tahanan (Rutan) Wirogunan, sebagai bentuk kewaspadaan KPU terhadap adanya kampanye hitam (black campaign) di lingkungan rutan.
“Bedanya sosialisasi kepada masyarakat dan tahanan adalah, masyarakat umum memliki akses luas terhadap sumber informasi. Sementara di rutan tidak. Kami harus memahami itu, harus lebih peka,” papar Sri Surani, divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan hubungan masyarakat KPU Kota Jogja, Jumat (4/7/2014).
Rani juga melihat, bahwa informasi yang disampaikan kepada para tahanan mengenai kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, cenderung lebih luas ketimbang kepada masyarakat.
Selain itu, bila pada masyarakat umum sosialisasi juga turut menekankan pada penolakan praktek politik uang, di rutan, sosialisasi juga menuntut kewaspadaan terhadap munculnya kampanye hitam yang beredar di antara para tahanan.
Hal tersebut didasari minimnya informasi mengenai kedua kandidat, dibanding masyarakat umum. Sementara, tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi KPU adalah, terbentuknya para pemilih di Kota Jogja, tak terkecuali di rutan, sebagai pemilih yang cerdas.
“Jangan sampai, dengan minimnya informasi yang mereka dapat, mereka justru mendapatkan informasi yang tidak benar terkait masing-masing kandidat. Meski tidak yakin pasti, bisa saja kampanye hitam datang dari para pengunjung, atau siapapun. Itu yang perlu kita waspadai,” lanjut Rani.
Dari pihak rutan sendiri melihat informasi yang disampaikan oleh KPU telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan tahanan. Selain itu, pihak rutan merasa bersyukur dengan didirikannya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terpisah dengan Lapas.
“Harapannya, Pilpres di rutan bisa berjalan sesuai prosedur, bisa tepat waktu, dan bisa memenuhi apa yang menjadi hak para tahanan, untuk bisa menggunakan hak pilihnya di masa pelaksanaan pemungutan suara,” ujar Nanang Haryanto, kepala rutan Wirogunan.
Ungkapan tersebut dilandaskan pengalaman pada pemiu legislatif, 9 April 2014 silam, di mana, para pemilih dari rutan, banyak yang tidak dapat melakukan pencoblosan tepat pada waktunya.
Karena jumlah TPS yang hanya satu buah, digunakan bersamaan dengan para pemilih dari lapas. Sehingga harus menunggu pemilih dari lapas selesai mencoblos, baru kemudian warga rutan menggunakan hak pilih mereka.