SOLOPOS.COM - ilustrasi
ilustrasi
BANTUL—Dugaan kasus politik uang (money politics) masih menjadi ganjalan di sejumlah desa di Bantul meski pemilihan lurah desa (pilrudes) sudah berlangsung hampir dua pekan berlalu.
Panitia pilrudes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituding tidak tegas dalam menangani aduan masyarakat.
Kesal karena hasil temuannya terkatung tanpa kejelasan, sejumlah warga Desa Srihardono, Pundong memutuskan melapor dugaan politik uang ke Komisi A DPRD Bantul, Jumat (22/6).
“Kami tidak ingin lurah yang terpilih harus berkendala dengan sebagian warga,” kata Ely Mursusanto, salah satu warga di hadapan sejumlah anggota Komisi A.
Ia berharap anggota Dewan selaku penyusun perda tentang penyelenggaraan pilrudes ikut turun tangan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat (8/6) malam, warga menemukan seperangkat tenda dan sejumlah kursi di Dusun Ganjuran dan Seroyo. Perkakas untuk hajatan itu diduga kuat pemberian dari salah satu calon lurah.
Namun, saat diklarifikasi panitia dan BPD, dua saksi yang namanya tercantum dalam surat laporan itu mengaku tidak tahu apa-apa. Malam itu juga, permasalahan dianggap selesai karena keduanya langsung mencabut laporan.
Ely menambahkan, tiga hari pasca pelaksanaan pilrudes, Rabu (13/6), panitia dan BPD sudah menggelar musyawarah antara warga pelapor dan lurah terpilih sebagai terlapor. “Karena tidak ada hasil, kami melapor ke Bagian Pemdes Pemkab dan Bupati Bantul,” imbuhnya.
Hanya saja, saat pihak terlapor diklarifikasi di Pemkab Bantul, Rabu (20/6), pihak pelapor tidak turut diundang. Merasa klarifikasi dilakukan sepihak, Ely berharap Komisi A dapat mengambil alih penyelesaian dugaan politik uang itu.(ali)