PLN Tak Bayar Ganti Rugi Sutet, Warga Terung Krandon Mengadu ke DPR

sutet (victorraseisenheim.deviantart.com)

SLEMAN—Warga Dusun Terung Krandon, Wedomartani, Ngemplak beraudiensi dengan anggota Komisi VII DPR RI terkait kompensasi ganti rugi yang tidak dibayarkan PLN Regional DIY-Jateng untuk pemasangan sutet di atas wilayah tempat tinggal mereka.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

Pertemuan digelar di rumah salah satu warga, Slamet Widodo, Kamis (10/5) sore, dan dihadiri belasan warga setempat, kuasa hukum warga Terung Krandon, Sri Hadi Fahrudin, dan Anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto.

Slamet mengatakan, persoalan kompensasi ganti rugi atas pemasangan sutet yang melintasi rumah warga telah berlangsung selama 10 tahun, yakni sejak 2001. Ketika itu, lanjutnya, PLN memutuskan untuk memasang sutet yang melintasi tempat tinggal mereka, dan mau tidak mau warga harus setuju dengan jumlah ganti rugi yang diberikan PLN.

“Warga tidak setuju dengan nominal ganti rugi yang diberikan PLN, yakni sebesar Rp103.000 per meter persegi untuk wilayah yang berada di bawah kabel sutet, sehingga tidak menerima uang tersebut sama sekali,” paparnya.

Adapun jumlah area yang berada di bawah kabel sutet seluas satu hektar dengan bentuk memanjang, mengikuti arah kabel.

Menurutnya, kompensasi yang diberikan PLN tidak sebanding dengan harga pasaran tanah di daerah tersebut yang di atas Rp500.000 setiap meter persegi.

Kuasa hukum warga Terung Krandon, Sri Hadi Fahrudin, menyebutkan, persoalan mendasar yang membuat PLN enggan membayar kompensasi lebih tinggi dari Rp103.000 karena berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak, sedangkan warga mengacu pada Kepmentamben Nomor 975 K/47/MPE/1999, yang menyatakan harga tanah adalah harga nyata atau sebenarnya [harga pasar].

Totok Daryanto yang telah mengetahui duduk persoalan warga setempat, mengatakan siap mengadvokasi melalui pertemuan dengan pihak PLN, serta berusaha mencari jalan tengah yang tidak merugikan salah satu pihak. (ali)