Polemik taksi online, permenhub dan pergub dinilai belum diterapkan maksimal
Harianjogja.com, JOGJA–Puluhan sopir taksi argometer yang tergabung dalam Komunitas? Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta (KOPETAYO) kembali menggelar aksi protes. Kali ini, aksi yang mereka gelar di halaman kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Rabu (12/7/2017) masih seputar tuntutan terhadap ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan regulasi, baik Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26/2017 maupun Peraturan Gubernur (Pergub) DIY.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Baca Juga : POLEMIK TAKSI ONLINE : Dituduh “Main Mata” Ini Kata LLAJ Dishub DIY
Sekitar pukul 13.00, perwakilan massa dan pemerintah resmi menandatangani surat kesepakatan. Surat itu berisi antara lain kesediaan Dishub DIY melakukan penertiban terhadap angkutan sewa khusus yang belum memiliki izin operasional. Penertiban tersebut akan dilakukannya bersama-sama dengan pihak kepolisian dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY.
“Ya. Mulai Jumat [14/7/2017] kami akan siap lakukan penertiban,” tegas Kepala Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub DIY Erwin Istiawan.
Tak hanya itu ia pun berharap kepada seluruh pengemudi taksi argometer untuk turut membantu melakukan penertiban. Pasalnya, para pengemudi ?tersebut ia nilai jauh lebih memahami titik-titik yang biasa menjadi lokasi angkutan sewa khusus menaikkan penumpang.
“Silakan ikut sweeping. Tapi jangan anarkistis,” ucapnya.
Berdasarkan catatan Dishub DIY, hingga Senin (10/7/2017) lalu, belum ada satu pun pihak penyedia jasa angkutan sewa khusus yang mengajukan izin. Terkait hal itu, Ketua Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ) Mukhtar Ansori membantah jika pihaknya dinilai bekerja secara personal.
“Setahu saya, ada perusahaan penyedianya kok,” akunya.
Ia pun menegaskan, pemerintah juga seharusnya menyadari bahwa sistem online saat ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang cukup efektif. Oleh karena itulah, ia pun menduga banyak taksi argometer yang kini juga sudah menggunakan sistem pemasaran secara online.
“Pemerintah harus cermat menyikapi hal ini,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
