BANTUL-Bupati Bantul, Sri Surya Widati mengaku tidak setuju dengan rencana tindakan represif yang diwacanakan Satpol PP Bantul untuk menghadapi warga penolak penambangan tanah uruk di Bukit Wonolelo, Pleret.
“Keputusannya mau difasilitasi langsung oleh Bupati (antara warga dan pihak penambang),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono, Rabu (13/6).
Promosi Nusantara Open 2023: Diinisiasi Prabowo, STY Hadir dan Hadiah yang Fantastis
Sekda yang akrab disapa Toni itu menjelaskan, Pemkab menggelar rapat Muspida di rumah dinas Bupati Bantul pada Senin (11/6) malam. Rapat itu membahas seputar aksi demonstrasi warga di lokasi penambangan tanah uruk di Dusun Guyangan, Wonolelo, Pleret, Jumat (8/6) lalu.
Menurut Toni, dalam rapat tersebut belum dibahas secara detail tata cara, kapan, dan di mana lokasi yang akan digunakan Bupati untuk memfasilitasi warga dan penambang
Namun, saat ditanya kapan Bupati akan terjun langsung untuk memfasilitasi warga dan penambang, Toni mengaku hal itu belum dibahas secara detail. “Masih akan dibicarakan bersama lagi,” ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Bantul, Aslam Ridlo menganggap masalah penolakan penambangan tanah uruk jadi berlarut-larut karena adanya pihak penguasa yang turut mengintervensi.
“Jujur, saya kasihan pada Bupati. Seharusnya beliau bisa konsentrasi pada hal lain yang lebih penting, seperti upaya meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK,” ujar Aslam saat ditemui Harian Jogja.(ali)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
