SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BANTUL—DPRD Bantul fokus melakukan evaluasi sistem perizinan yang ada di Bantul.
Anggota Komisi C DPRD Bantul, Agung Laksmono mengatakan, beberapa temuan yang terjadi dalam setahun terakhir menjadi indikasi adanya ketidakberesan yang ada di sistem perizinan di Bantul.
“Misalnya, untuk penambangan di Wonolelo itu menjadi langkah kami untuk menindaklanjuti,” ujarnya, kemarin (26/6).
Pihaknya akan mencari data penambangan yang memiliki izin terlebih dahulu untuk dievaluasi. Misalnya, meski sudah mendapat izin tapi ternyata dikeluhkan atau memperoleh masukan dari masyarakat.
Berarti dalam proses perolehan izin yang seharusnya melalui beberapa tahapan pengujian, perlu dipertanyakan.”Pengawasan meliputi pengkajian dampak untuk melihat sejauh mana operasionalnya,” tambahnya.
Meski diindikasi masih banyak penambang liar, namun Agung mengatakan prioritas akan dilakukan secara bertahap kepada para penambang yang memiliki izin.Selama ini, pengawasan yang masih lemah menjadi celah bagi para makelar perizinan untuk beraksi.