SOLOPOS.COM - Ilustrasi (blogspot.com)
Pornografi Sleman, kecanggihan dan harga teknologi yang murah menjadi penyebab.
Harianjogja.com, SLEMAN — Salah satu akar masalah yang membuat kasus kekerasan seksual pada anak-anak meningkat akibat banyaknya konten, informasi dan gambar yang mengandung unsur pornografi. Pemerintah dan masyarakat diharapkan saling mendukung untuk meminimalisasi masalah tersebut.
Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sujatmiko mengatakan, pengguna internet di Indonesia sekitar 132,2 juta orang. Akses internet dilakukan melalui ponsel pintar maupun komputer (multimedia). Indonesia, katanya, menuduki peringkat keenam yang pengguna internet di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brasil dan Jepang.
Persebaran pengguna internet di Indonesia, lanjut Sujatmiko, wilayah Sumatera sebesar 20,7 juta jiwa, (15,7 %), Jawa 86,3 juta jiwa (65 %), NTB dan Bali 6,1 juta Jiwa (4,7 %). Perkembangan teknologi informatika itu, katanya, diimbangi dengan terjangkaunya harga ponsel pintar dan tidak terbatasnya akses terhadap konten bermuatan pornografi.
“Kondisi ini membuat anak-anak mudah mengakses hal itu. Oleh karenanya, perlu ada dukungan dari semua pihak untuk mengantisipasi hal itu,” katanya di sela-sela Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Westlake Resort & Resto, Rabu (19/4/2017).
Sejauh ini, katanya, pemerintah terus berupaya menekan angka kekerasan seksual pada anak. misalnya, menutup ribuan situs pornografi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, peningkatan fungsi pemantauan melalui Direktorat Cyber Crimes oleh Polri, dan juga menggalakkan pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN AKSA). Upaya tersebut tidak akan berarti jika tanpa peran aktif komponen masyarakat untuk saling mengawasi, melaporkan, dan menjaga anak dari kemungkinan bahaya pornografi.
“Sosialisasi ini penting untuk mengetahui secara langsung isu dan permasalahan yang berkembang terkait masalah ini. Sekaligus, kami ingin memperoleh masukan guna penyempurnaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan pornografi,” katanya.