PPP DIY Gelar Muswil, Dualisme Kepengurusan Jadi Pembahasan

PPP DIY mengadakan musyawarah wilayah

Harianjogja.com, JOGJA — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel Sahid Rich, Sabtu (21/1/2017) malam. Muswil PPP kubu Djan Faridz akan memilih ketua DPW menggantikan Syukri Fadholi yang sudah memimpin selama dua periode atau 10 tahun.

Promosi Mali, Sang Juara Tanpa Mahkota

Syukri memastikan kandidat penggantinya adalah lima ketua DPC kabupaten dan kota, serta dua kandidat dari pengurus DPW. Ia belum bisa menyampaikan nama kandidat yang paling kuat dalam proses pemilihan ketua DPW tersebut.

“Keputusannya nanti malam [tadi malam] ada 16 pemilik suara sah yang akan menentukan ketua DPW baru,” kata Syukri, kemarin.

Muswil dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP, Ibnu Hajar Dewantoro selain memilih ketua DPW juga merumuskan arah kebijakan pengurus partai berlambang kakbah tersebut selama lima tahun mendatang.

Syukri mengatakan beberapa rekomendasi yang dibahas dalam Muswil tersebut di antaranya dalam jangka pendek menegaskan kembali dukungan PPP dalam pemilihan walikota dan wakil walikota, mengawal pemerintah bebs korupsi. Rekomendasi nasional, di antaranya mendesak Presiden Joko Widodo mengakhiri dualisme kepengurusan di tubuh PPP dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA).

Presiden harus menegakkan pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih, serta tidak pilih-pilih, “Presiden harus memberikan perlindungan terhadap ekonomi kerakyatan, jangan justeru berpihak pada asing dan aseng,” ujar Syukri, dengan menunjukan contoh Frepot dan proyek reklamasi yang dinilai lebih banyak merugikan rakyat.