SOLOPOS.COM - Ilustrasi inflasi atau deflasi. (academyft.com)
BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau koefisien gini (gini ratio) DIY berada di level 0,42.
Harianjogja.com, JOGJA – Lembaga penasihat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau Parampara Praja mulai menyoroti dan mencari solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat setempat yang terlihat dari tingginya indeks gini ratio.
Anggota Parampara Praja Edy Suandi Hamid, Rabu (19/10/2016), mengatakan tingginya indeks gini ratio di DIY menjadi salah satu fokus perhatian lembaga itu karena termasuk persoalan yang mempengaruhi keistimewaan DIY.
“Melihat Yogyakarta yang “adem ayem”, logika ekonominya seharusnya gini indeksnya rendah, tetapi faktanya kok tinggi,” kata Edy yang juga pakar ekonomi itu, seperti dikutip Antara.
Parampara Praja merupakan lembaga nonstruktural yang delapan anggotanya dilantik pada Agustus 2016. Lemabaga ini memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur DIY mengenai substansi yang berkaitan dengan Program-Program Keistimewaan DIY.
Pada September 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau koefisien gini (gini ratio) DIY berada di level 0,42, mengungguli angka nasional yang ada di level 0,4.
Menurut Edy mengacu peta perekonomian di DIY seharusnya ketimpangan yang tinggi itu tidak terjadi sebab kegiatan ekonomi tidak ada yang terlalu mendominasi yang dibuktikan dengan relatif tidak adanya perusahaan besar di daerah itu. Di sisi lain lahan pertanian juga sebagian besar dimiliki sendiri oleh petani.