SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA-Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dinilai bertentangan dengan semangat reformasi agraria. Selain pro kapitalis, basis pelaksanaannya juga mengancam kedaulatan pangan dan berorientasi pada impor pangan.
Ketua PBNU Prof. Mochammad Maksum Machfoedz menjelaskan, banyak produk undang-undang saat ini menghasilkan pembangunan yang tidak adil. Industrialisasi yang terjadi pro pada kepentingan importir dibandingkan mewujudkan swasembada pangan. Terbukti, katanya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat ini hanya berorientasi pada ketahanan namun tidak pada kedaulatan pangan.
“Pembaruan hukum agraria tidak dilaksanakan. Upaya menghapus hak asing atas tanah semakin hilang karena kalah oleh para pemodal. Akibatnya, lahan-lahan pertanian semakin tergerus oleh pembangunan dan industrialisasi,” ujar Maksum disela Halaqoh Agraria LPPNU di Hotel Ambarukmo Plaza, Rabu (27/3/2013).
Ia menilai, semangat mewujudkan swasembada pangan telah dicederai oleh kegemaran mengimpor enam komoditas strategis baik beras, gula, jagung, kedelai, daging sapi dan garam.
“Impor komoditas strategis itu hanya menguntungkan para importir, mereka itu maling yang mengambil keuntungan besar. Dibukanya kran import juga menjadi rebutan gratifikasi para birokrat dan pejabat,” sindir Maksum.
Maksum menilai, pelaksanaan MP3EI justru akan memasung semangat reformasi agraria yang sudah tertanam sejak 1960 silam.
“MP3EI tidak pro pada kedaulatan pangan namun pro pada industrialisasi dan kaum kapitalis. Itu menimbulkan ketidakadilan dan tidak memberikan kebaikan sehingga harus ditolak,” tegas Guru Besar Fakultas Pertanian UGM itu.