SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA—Pembahasan RUUK DIY kembali terancam molor menyusul munculnya gerakan pro pemilihan gubernur beberapa waktu terakhir.
Tim Asistensi RUUK DIY bakal mempertanyakan komitmen pemerintah dan DPR yang telah mengerucutkan opsi penetapan pada RUUK sesuai hasil konsinyering belum
lama ini.
Anggota Tim Asistensi RUUK DIY Achiel Suyanto, Senin (7/11) menyatakan, munculnya gerakan pro pemilihan dapat berimbas pada molornya pembahasan RUUK yang ditarget selesai dalam waktu setahun sesuai masa perpanajngan jabatan gubernur DIY.
Pasalnya kata dia, DPR sebagai lembaga wakil rakyat berhak menerima berbagai masukan dari masyarakat termasuk yang menyuarakan pemilihan.
Bila itu terjadi artinya pembahasan RUUK bakal mundur ke belakang dan berkutat lagi pada persoalan suksesi gubernur.
“Soal masukan pemilihan itu hak DPR untuk mengakomodasi. Belum tahu apakah balik lagi ke pembahasan soal kepala daerah atau lanjut ke pembahasan pertanahan.Kalau ini dibuka kembali bisa saja menghambat (RUUK selesai dalam setahun),” terangnya ditemui di Kepatihan.
Padahal menurut Achiel sudah ada komitmen dari pemerintah dan DPR soal suksesi untuk mengerucut kepada penetapan yakni Sultan sekaligus gubernur.
Terakhir komitmen itu tampak dalam hasil konsinyering Panja Komisi II DPR di Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Karenanya kata dia, dalam pembahasan RUUK selanjutnya, komitmen tersebut bakal tim pertanyakan. (HARIAN JOGJA/Bhekti Suryani)