PROGRAM PENDIDIKAN : Puan Akui Distribusi KIP Belum Maksimal

Salah satu yang dilakukan agar tepat sasaran adalah dengan membentuk tim monitoring di setiap daerah.

Harianjogja.com, JOGJA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengakui masih belum sempurnanya distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Akibatnya masih sering terjadi kasus pemberian KIP yang salah sasaran.

Promosi Yos Sudarso Gugur di Laut Aru, Misi Gagal yang Memicu Ketegangan AU dan AL

Kasus distribusi KIP yang tak tepat sasaran sebenarnya bukan kasus baru. Sejak pertama kali KIP diterapkan di DIY masalah distribusi yang tak merata dan tak tepat sasaran sudah terjadi. Namun sampai saat ini masalah serupa masih terus berulang.

“Memang masih banyak yang harus diperbaiki terutama yang berkaitan dengan program-program pemerintah,” kata Puan di Bangsal Kepatihan Senin (20/6/2016).

Puan menuturkan pihaknya tak diam saja menanggapi kasus semacam itu. Beberapa upaya sudah dilakukan terutama untuk memastikan Kartu Indonesia Pintar yang ditujukan bagi keluarga tak mampu itu bisa tepat sasaran. Salah satunya dengan membentuk tim monitoring di setiap daerah untuk memantau distribusi KIP.

Selain itu setiap tahun distribusi KIP dievaluasi untuk dilihat sejauh mana kartu sakti ini menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Proses ini diakuinya tak bisa dilakukan instan dan akan terus dilakukan selama program berlangsung.

“Setiap tahun kami ada kan evalusai. Kalau perlu kami juga harus tahu siapa yang menerima dan prosesnya seperti apa untuk tahu seberapa tepat sasaran distribusinya,” imbuh dia.

Kepala Dinas Pendidikan DIY Kadarmanta Baskara Aji belum lama ini mengatakan sejauh ini setiap kabupaten dan kota di DIY mengajukan 5.000 nama calon penerima KIP. Data itu selanjutnya dicocokkan di tingkat Provinsi untuk memastikan validitasnya. Selanjutnya data yang sudah terverifikasi diajukan ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Sistem verifikasi berjenjang itu menurut Aji dilakukan untuk memastikan data yang dikirimkan valid dan tepat sasaran. Hal itu dilakukan juga untuk menghindari terjadi data ganda yang sempat terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ada peraturan penerima Program Indonesia Pintar tidak boleh dobel dengan beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin lainnya.