PROSTITUSI : Warga Sarkem Menolak Disebut Kawasan Lokalisasi

Warga beralasan Sosrowijayan Kulon yang dikenal kawasan Pasar Kembang atau Sarkem bukan lokalisasi prostitusi.

Promosi Primata, Permata Indonesia yang Terancam Hilang

Harianjogja.com, JOGJA-Warga Sosrowijayan Kulon meyakini tidak akan terkena imbas dari program Kementrian Sosial yang akan menutup sejumlah lokalisasi se-Indonesia. Mereka beralasan Sosrowijayan Kulon yang dikenal kawasan Pasar Kembang atau Sarkem bukan lokalisasi prostitusi.

“Tidak ada lokalisasi, Sarkem hanya kawasan permukiman warga,” kataKetua Ketua Rukun Warga (RW) 03 Sosrowijayan Kulon, Sarjono, Senin (29/2/2016).

Namun Sarjono mengakui Sarkem memang dikenal masyarakat sebagai kawasan wisata hiburan dan sebagian rumah warga disewakan untuk karaoke, dan penjaja seks komersial (PSK) dari luar daerah. Ia juga mengklaim warga sudah mulai melakukan penataan mengurangi kegiatan untuk prostitusi dengan mengalihkan ke usaha lain.

“Masih ada memang iya,” katanya. Dinas Kesehatan dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga masih rutin tiap bulan memeriksa kesehatan PSK untuk menghindari penyebaran penyakit HIV/Aids.

Kawasan Sarkem terletak di Samping Jalan Malioboro, masuk dalam kawasan Kelurahan Sosromenduran. Ada sekitar 60an rumah di kawasan Sarkem yang terbagi dalam empat RT. Sebagian besar rumah warga itu memang disewakan untuk tempat hiburan.

Lurah Sosromenduran, Bambang Endro Wibowo mengatakan butuh pendekatan yang soft untuk menghentikan aktifitas PSK di Sarkem karena bukan hanya persoalan PSKnya. Melainkan lahan penghidupan bagi warga dan juga pengusaha yang memanfaatkan lahan tersebut.

Menurutnya, harga sewa bangunan rumah ukuran 2×3 di Sarkem bisa sampai Rp7-8 juta per bulan, belum usaha makanan, minuman, parkir, dan sebagainya. Sementara harga tanah permeter sudah diatas Rp30 juta per meter.

Selama ini diakuinya Pemerintah Kota Jogja memang tidak pernah mengeluarkan izin lokalisasi di kawasan Sarkem, maka tidak salah jika aktifitas hiburan di Sarkem disebut ilegal. “Saya setuju jika ditutup,” ujarnya. Namun butuh alternatif untuk mengalihkan usaha warga.