PROYEK BANDARA KULONPROGO : Ada Koordinasi Sebelum Pengosongan Paksa

Pemkab Kulonprogo memastikan adanya koordinasi dengan PT Angkasa Pura apabila terjadi pengosongan paksa atas lahan terdampak bandara.

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo memastikan adanya koordinasi dengan PT Angkasa Pura apabila memang terjadi pengosongan paksa atas lahan terdampak bandara. Meski demikian, bagi masyarakat yang hunian barunya belum selesai dibangun maka bisa tetap menempati lahan tersebut.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Kalau AP mau melakukan itu[pengosongan paksa] pasti koordinasi dengan kami[Pemkab Kulonprogo],”ujar Astungkoro pada Minggu(8/1). Pasalnya, lahan relokasi bagi warga terdampak sendiri sampai saat ini baru masuk dalam tahap pengurugan sebelum dibanguan menjadi hunian yang baru.

Selain itu, pembayaran atas lahan dan aset terdampak milik desa juga masih terkendala karena sejumlah alasan. Astungkoro meyebutkan salah satunya adalah sejumlah kepala desa yang belum berada di Indonesia sehingga ganti rugi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) itu belum terselesaikan. Nantinya, dana ganti rugi itu juga akan menyokong pembangunan sejumlah fasilitas di lahan relokasi.

PT Angkasa Pura 1 sendiri sudah mengirim surat pemberitahuaan pengosongan lahan kepada warga terdampak hingga 3 kali. Warga diminta mengosongkan lokasi dan menyerahkan kunci rumah karena pembangunan bandara akan segera dimulai. Meski demikian, faktanya, warga belum ada yang mengosongkan lahannya dan petani penggarap PAG juga masih menggarap lahannya.

Sebelumnya, Suparjo, Kepala Dusun Bapangan, Glagah mengatakan aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya. Belum ada satupun lahan dan bangunan yang dikosongkan dan masih dimanfaatkan seperti biasa. “Warga masih adem ayem,” jelasnya. Padahal, lahan seharusnya dikosongkan pada 1 Januari lalu sesuai tenggat yang diberikan PT Angkasa Pura 1. Selain itu, sejumlah pelaku wisata terdampak bandara di Desa Glagah juga masih beraktivitas seperti biasa.

Adapun, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Zahrom Asurawan menerangkan jika pemeritah daerah telah menyiapkan dana Rp19 miliar untuk mengurugan lahan relokasi, pemindahan talud, saluran irigasi, dan penggeseran gorong-gorong.

Adapun,pengadaan tanah urug dilakukan untuk lahan relokasi seluas 150.141 meter2. Seluruh lahan tersebut merupakan tanah kas desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Janten, dan Kebonrejo. Pengurugan tanah diprediksi akan selesai dilakukan pada akhir Februari mendatang untuk kemudian dilanjutkan dengan pembangunan rumah warga.

Zahram mengatakan jika telah dilakukan koordinasi dengan PLN dan PDAM setempat guna pengadaan saluran air dan listrik untuk mendukung hunian baru ini. Pengadaan ini akan dilakukan sesegera mungkin agar warga bisa langsung menempati rumah barunya dengan nyaman. Ditargetkan, lahan relokasi siap ditempati pada April mendatang. Disebutkan ada 276 KK yang akan menempati lahan relokasi tersebut.