PROYEK BANDARA KULONPROGO : Pemerintah Siapkan 100 Rumah Bagi Warga Magersari

Rumah tersebut akan ditujukan bagi warga yang direlokasi dengan sistem magersari di Paku Alam Grond (PAG).

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah pusat melalui Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 100 rumah bagi warga terdampak bandara. Rumah tersebut akan ditujukan bagi warga yang direlokasi dengan sistem magersari di Paku Alam Grond (PAG).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Zahrom Asurawan mengatakan rumah tersebut akan dibangun di lahan seluas 1,6 hektar di Dusun Siwates, Kulur, Temon. “Pemerintah pusat pekan lalu sudah ke lokasi didampingi pemerintah provinsi,”jelasnya pada Selasa (31/1). Rumah bertipe 36 ini diberikan secara cuma-cuma kepada warga terdampak bandara yang tidak mampu sehingga tak bisa membangun rumah dan memiliki lahan pengganti.

Saat ini, proses pengadaan rumah tersebut telah masuk dalam tahap lelang. Setiap rumah akan berdiri di atas lahan seluas 100 meter persegi. Rumah berupa bangunan permanen layak huni itu juga akan disertai surat persetujuan penggunaan lahan dari Puro Pakualaman. Adapun, warga yang tidak mampu tersebut merupakan masyarakat yang awalnya berdiam di lahan PAG namun idak mendapatkan ganti rugi yang mencukupi dari PT Angkasa Pura 1. Selain itu, warga tersebut juga tidak memiliki lahan lainnya untuk membangun rumah.

Total lahan magersari sendiri mencakup areal bagi fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan ruang terbuka hijau. Saat ini sebenarnya ada 43 KK yang telah terdata dan akan direlokasi dengan sistem magersari. Karena itu, Zahram mengatakan sisa kuota rumah tersebut mungkin bisa dimanfaatkan apabila ada perubahan jumlah warga yang tidak mampu dalam waktu mendatang. “Jumlahnya mungkin saja bertambah kan,”ujarnya.

Pemkab Kulonprogo sendiri sebelumnya menyiapkan skema relokasi bagi 518 KK yang huniannya terdampak langsung pembangunan bandara. Pada prosesnya, ada 275 KK yang kemudian akan pindah ke lahan relokasi yang berada di tanah kas desa. Sekitar 43 KK lainnya ikut direlokasi di lahan PAG.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Astungkoro mengatakan relokasi warga terdampak di daerah yang masih di sekitar bandara dilakukan dengan beragam pertimbangan. Salah satunya ialah harapan agar warga bisa memanfaatkan keberadaan bandara dan mendapatkan manfaatnya. “Ada dampak ekonominya, warga bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan,”jelasnya.