PROYEK BANDARA : Sebagian Warga Terdampak Berencana Tolak Tim Appraisal

Mereka masih menunggu kepastian mengenai tuntutan relokasi gratis, jaminan ketenagakerjaan, dan kompensasi layak bagi penggarap Pakualaman Ground (PAG).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Harianjogja.com, WATES-Sebagian warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) berencana menolak kedatangan tim appraisal. Mereka masih menunggu kepastian mengenai tuntutan relokasi gratis, jaminan ketenagakerjaan, dan kompensasi layak bagi penggarap Pakualaman Ground (PAG).

Hal itu diungkapkan salah satu warga Desa Palihan, Pulung Raharjo, usai pertemuan dengan tim appraisal di Wates, Kulonprogo, Selasa (26/4/2016). Dia menegaskan, sebelum tiga tuntutan warga terdampak yang telah disampaikan terpenuhi, mereka tidak akan mengizinkan tim appraisal melakukan penilaian lahan. “Kami melihat bandara belum bisa memberikan kesejahteraan secara nyata,” kata Pulung.

Hal senada juga disampaikan warga Palihan lain, Mawarno. Dia bahkan mengklaim warga Dusun Ngringgit dan Munggangan telah sepakat menolak tim appraisal. Mawarno mengatakan jika mereka mendukung pembangunan bandara. Mereka seharusnya juga diperhatikan nasibnya sebagai warga yang akan kehilangan lahan dan semua asetnya. Jika memungkinkan, lanjut Mawarno, warga juga berharap pajak penjualan tanah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bisa dihilangkan.

Tim appraisal dijadwalkan turun ke lapangan untuk menilai lahan calon lokasi NYIA pada Senin (2/5) pekan depan. Mereka akan bekerja selama 30 hari kerja untuk menentukan nilai penggantian wajar (NPW) atau nilai ganti kerugian.

Perwakilan tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Jogja, Uswatun Khasanah mengaku diminta PT Angkasa Pura I untuk menjelaskan proses penilaian tanah sesuai Undang-undang No.2/2012 kepada perangkat desa. Selain nilai pasar, tim juga akan mengukur kerugian nonfisik serta faktor lain yang mempengaruhi. “Karena nilai aset itu bisa berbeda-beda,” kata Uswatun setelah menemui para perangkat dan kepada desa serta perwakilan warga terdampak, Selasa siang.

Uswatun mengatakan, sebanyak 27 tim akan bergerak serentak pada 2 Mei mendatang. Tim berencana hanya turun ke lapangan secara optimal selama delapan hari. Tim juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meski begitu, tim akan kembali datang jika ada data yang perlu ditinjau ulang.

Uswatun kemudian berharap semua warga terdampak bersedia menerima kedatangan tim appraisal. Sikap setuju atau tidak terhadap pembangunan bandara merupakan hak warga. Namun, tim tetap harus menjalankan tugasnya agar hasil yang didapat optimal. “Itu [penerimaan warga] sangat membantu, terutama saat menilai aset. Kalau hanya menilai dari luar, nanti bias. Kami tidak bisa mengidentifikasi material bangunan dan lainnya,” ujar dia.

Uswatun lalu menegaskan tidak ada ada istilah musyawarah paska penilaian oleh tim appraisal, melainkan sosialisasi harga. Hal yang bisa dimusyawarahkan adalah jenis ganti rugi, bukan besar hasil penilaian. Warga yang keberatan dengan hasil appraisal dipersilakan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo berpendapat tim appraisal memang perlu menyampaikan teknis penilaian kepada warga terdampak, setidaknya melalui perangkat desa maupun kepala desa dan camat. Warga diminta menerima kedatangan tim appraisal agar juga bisa segera tahu berapa nilai ganti kerugian yang bakal diperoleh. Soal tuntutan warga terdampak, Pemkab Kulonprogo masih berupaya memfasilitasi. “Yang tidak menolak bandara ya menerima appraisal. Apalagi kemarin ingin segera tahu harganya,” ucap Hasto.